Thursday, October 9, 2025
22.7 C
Jayapura

APBD Kab. Mimika Terjun Bebas, Belanja Pegawai Akan Dikurangi

MIMIKA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika pada tahun 2026 diperkirakan turun hingga mencapai Rp5 triliun. Seperti diketahui, APBD Kabupaten Mimika di tahun 2025 ini ditetapkan sebesar Rp 6,45 triliun dan diketuk sebelum masa kepemerintahan Johannes Rettob dan Emanuel Kemong, berjalan.

Penyerapan anggaran yang berjalan lambat karena terjadi sejumlah kendala pada pekerjaan fisik mengakibatkan pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mimika seolah hanya berjalan di tempat.

Alhasil, Bupati Mimika, Johannes Rettob terpaksa melakukan langkah-langkah yang diharapkan efektif untuk mengefisiensikan penggunaan anggaran di tahun mendatang.

Dalam wawanacara bersama awak media Senin, (6/10) kemarin Johannes Rettob mengatakan bahwa akan dilakukan pengurangan belanja pegawai. Rencana ini tak lain adalah untuk menghadapi gejolak ekonomi di tahun anggaran 2026 mendatang dengan gempuran menurunnya APBD. “Kami akan evaluasi kegiatan belanja pegawai yang tidak terlalu penting,” kata Johannes.

Baca Juga :  Bupati Mimika Evaluasi Program OPD

MIMIKA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika pada tahun 2026 diperkirakan turun hingga mencapai Rp5 triliun. Seperti diketahui, APBD Kabupaten Mimika di tahun 2025 ini ditetapkan sebesar Rp 6,45 triliun dan diketuk sebelum masa kepemerintahan Johannes Rettob dan Emanuel Kemong, berjalan.

Penyerapan anggaran yang berjalan lambat karena terjadi sejumlah kendala pada pekerjaan fisik mengakibatkan pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mimika seolah hanya berjalan di tempat.

Alhasil, Bupati Mimika, Johannes Rettob terpaksa melakukan langkah-langkah yang diharapkan efektif untuk mengefisiensikan penggunaan anggaran di tahun mendatang.

Dalam wawanacara bersama awak media Senin, (6/10) kemarin Johannes Rettob mengatakan bahwa akan dilakukan pengurangan belanja pegawai. Rencana ini tak lain adalah untuk menghadapi gejolak ekonomi di tahun anggaran 2026 mendatang dengan gempuran menurunnya APBD. “Kami akan evaluasi kegiatan belanja pegawai yang tidak terlalu penting,” kata Johannes.

Baca Juga :  Pemkab Sarmi  Tidak Terima CPNS Tahun Ini

Berita Terbaru

Artikel Lainnya

/