JAYAPURA-Anggota Komisi I DPR RI Yan Mandenas menyebutkan dana Otonomi Khusus tahun ini akan diprioritaskan untuk bidang pendidikan dan kesehatan di Papua. Hal ini dilakukan agar target membangun sumber daya manusia asli orang Papua bisa tercapai.
Sektor pendidikan dicontohkannya bukan hanya membangun sekolah dan menyediakan fasilitas lengkap, namun penyediaan tenaga guru yang berbobot juga akan berdampak bagi perkembangan dunia pendidikan di Papua. Dengan adanya kualitas guru yang memadai kemudian ditambah dengan kesejahteraan mereka yang cukup membuat mereka nyaman bekerja di Papua.
“Tanggung jawab saya sebagai pimpinan revisi Undang-Undang Otsus Papua sehingga kami mendorong dana ini lebih besar untuk pendidikan. Ada beberapa catatan yang saya dapat saat ini dari masukan masyarakat dan pemerintah setempat, sehingga saya akan usulkan agar dana Otsus itu bisa fleksibel digunakan untuk Pendidikan,” ujarnya saat mengadakan kunjungan di Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, Rabu (22/2)
Di sektor kesehatan Mandenas mengaku juga harus menjadi perhatian. Dicontohkannya saat berkunjung di RSUD Kabupaten Kepulauan Yapen, anggota DPR Fraksi partai Gerindra itu melihat sejumlah kekurangan fasilitas seperti peralatan medis, tempat tidur serta kekurangan alat laboratorium yang mempengaruhi proses pelayanan rumah sakit kepada warganya.
” Beban pemerintah daerah cukup besar, namun saya rasa bisa diatur dengan pemerintah pusat seperti alat kesehatan ditanggung oleh pemerintah melalui program Kementrian Kesehatan sementara dokter dan tenaga kesehatan bisa dari pemerintah kabupaten. Saya akan bicarakan dengan pemerintah pusat sehingga rumah sakit di Papua bisa memiliki fasilitas yang memadai,” tutupnya.
Sementara itu, Penjabat Bupati Kepulauan Yapen, Cyfrianus Mambay menjelaskan bahwa di tempatnya khususnya sektor pendidikan sangat kekurangan tenaga guru. Pihaknya sudah melakukan berbagai cara dengan mengangkat guru kontrak dari daerah dan bekerjasama dengan perguruan tinggi mendapatkan tenaga pengajar.
” Terutama di kampung-kampung yang sulit, ada guru yang tidak mempunyai fasilitas rumah tinggal. ini membuat mereka ada kalanya tidak berada di tempat. Hal lainnya karena kurangnya transportasi juga menyulitkan mereka untuk sampai di kampung tempat mereka mengajar,” jelasnya.
Untuk kesehatan, Cyfrianus Mambay mengaku pihaknya tahun ini sudah menganggarkan Rp 36 miliar, namun itu tidak mencukupi kebutuhan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada warganya.
“Dana ini tidak cukup. Kita mau bantu dari Dana Alokasi Umum namun ada kebijakan pemerintah pusat yang membuat DAU tidak fleksibel sehingga menyulitkan kita untuk mencari jalan keluar lainnya lantaran sudah diperuntukan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Kami sudah bertemu Mendagri dan meminta DAU dikembalikan kebijakannya seperti tahun-tahun sebelumnya,” pungkasnya.(nat/gin)
