SENTANI-Seluruh fasilitas layanan kesehatan (Faskes) bagi masyarakat dibawa kendali Pemerintah Kabupaten Mambramo Raya, mulai pustu, puskesmas, hingga rumah sakit terancam akan mengalami krisis obat-obatan. Hal ini disebabkan karena menipisnya stok obat-obatan di gudang farmasi milik pemkab Mambramo Raya.
“Kondisi terahkir pelayanan kesehatan di Kabupaten Mambramo Raya, terhitung sejak tiga bulan terakhir itu kondisi stock di gudang farmasi maupun di puskesmas dan pustu sudah minim,” kata tokoh pemuda yang juga sebagai ketua KNPI Kabupaten Mambramo Raya, Jhon Maitindom, kepada wartawan di Sentani, Selasa (25/5).
Saat ini layanaan kesehatan kepada masyarakat di sejumlah faskes yang ada hanya bertahan dengan ketersediaan obat dalam kondisi terbatas. “Kami juga belum tahu penyebab kenapa kodisi ini bisa terjadi. Tapi informasi yang kami terima, Dinas Kesehatan sampai saat ini belum mendapatkan DPA,” ujarnya.
Pihaknya juga mempertanyakan persoalan ini kepada kepala daerah setempat mengenai kondisi itu. Padahal sekarang sudah masuk bulan ke enam. Belum adanya penyerahan DPA itu juga berdampak pada pencairan dana operasional Puskesmas dan Pustu. Hal ini kemudian akan sangat berpengaruh terhadap pelayanan tenaga kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari pemerintah.
“Terutama tentang ketersediaan obat dan bahan habis pakai. Karena di gudang farmasi saja sekarang sudah tidak ada obat,” singkatnya.
Berdasarkan informasi dari pihak puskesmas dan pustu di daerah itu, dapat dipastikan, untuk satu sampai dua pekan kedepan, layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah faskes itu tidak akan berjalan. Sebagai tokoh pemuda, pihaknya melihat masalah ini merupakan masalah serius yang kemudian ini menjadi urusan wajib pemerintah daerah dan harus diselesaikan segera.
“Sebagai tokoh pemuda, kami ingin tanyakan kepada pemda, kenapa sampai adanya keterlambatan penyerahan dokumen anggaran kepada dinas kesehatan supaya mereka bisa mengurus, mendistribusikan, obat dan bahan habis pakai dari gudang ke unit layanan sehingga pelayanan bisa berjalan,” ujarnya.
Pihaknya berharap, persoalan ini bukan menjadi dampak dari hasil pesta demokrasi yang sudah berlangsung beberapa waktu sebelumnya, termasuk berkenaan dengan penetapan kepala daerah terpilih. Karena menurutnya, jangan sampai itu manjadi alasan untuk menghambat atau mengulur waktu dalam hal penyerahan DPA di dinas tersebut.
“Karena kita tahu sekarang ini masa transisi, tinggal 5 sampai enam buan kedepan untuk kepala daerah saat ini. Saya berharap, beliau tolonglah, melihat masalah ini sebagai tanggung jawabnya,” tambahnya. (roy/tri)
