SENTANI- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) Kabupaten Jayapura, Parson Horota mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya belum menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) 2022 ke DPRD kabupaten Jayapura. Hal ini disebabkan karena salah satunya terkait dengan adanya defisit anggaran yang dialami oleh pemerintah Kabupaten Jayapura.
“Karena kita masih terkena defisit tidak mungkin kita menyerahkan APBD perubahan dalam keadaan defisit. Sehingga kita sedang carikan solusi untuk balance kan dia,” kata Parson Horota, Sabtu (20/8) lalu.
Karena itu , ada beberapa hal yang sedang diperbaiki oleh pemerintah terkait dengan penyerahan sebelum RAPBD Perubahan itu diserahkan ke DPRD. Terutama saat ini melengkapi RKPD -nya dan saat ini sedang dalam proses. Dimana prosesnya itu dimulai dari proses penyusunan RKA perubahan dari perangkat daerah sudah berjalan. “Sambil kita siapkan selesai, lalu kita siapkan semua baru kita kirim kesebelah, karena kira sedang kena defisit,” katanya.
Karena menurut dia, kalau APBD Induk itu bisa didefisitkan, karena kita punya perhitungan SILPA kemudian. Kalau APBD perubahan kita defisitkan berarti kan utang. Sehingga mau tidak mau kita tidak mau mengambil langkah lebih cepat,” jelasnya.
Kendati demikian pihaknya memastikan Agustus ini juga APBD perubahan akan diserahkan ke DPRD kabupaten Jayapura untuk selanjutnya dibahas. Terkait dengan APBD perubahan ini dia mengatakan ada beberapa program kerja yang menjadi fokus terutama terkait dengan program bupati dan wakil bupati yang belum terselesaikan.
“Paling tidak seperti belanja PORKAB kemarin kan itu ada perubahan. Kemudian kongres masyarakat adat Nusantara, itu hal-hal besar yang akan diselesaikan termasuk beberapa pekerjaan infrastruktur yang belum terselesaikan,” pungkasnya. (roy/wen)
SENTANI- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) Kabupaten Jayapura, Parson Horota mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya belum menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) 2022 ke DPRD kabupaten Jayapura. Hal ini disebabkan karena salah satunya terkait dengan adanya defisit anggaran yang dialami oleh pemerintah Kabupaten Jayapura.
“Karena kita masih terkena defisit tidak mungkin kita menyerahkan APBD perubahan dalam keadaan defisit. Sehingga kita sedang carikan solusi untuk balance kan dia,” kata Parson Horota, Sabtu (20/8) lalu.
Karena itu , ada beberapa hal yang sedang diperbaiki oleh pemerintah terkait dengan penyerahan sebelum RAPBD Perubahan itu diserahkan ke DPRD. Terutama saat ini melengkapi RKPD -nya dan saat ini sedang dalam proses. Dimana prosesnya itu dimulai dari proses penyusunan RKA perubahan dari perangkat daerah sudah berjalan. “Sambil kita siapkan selesai, lalu kita siapkan semua baru kita kirim kesebelah, karena kira sedang kena defisit,” katanya.
Karena menurut dia, kalau APBD Induk itu bisa didefisitkan, karena kita punya perhitungan SILPA kemudian. Kalau APBD perubahan kita defisitkan berarti kan utang. Sehingga mau tidak mau kita tidak mau mengambil langkah lebih cepat,” jelasnya.
Kendati demikian pihaknya memastikan Agustus ini juga APBD perubahan akan diserahkan ke DPRD kabupaten Jayapura untuk selanjutnya dibahas. Terkait dengan APBD perubahan ini dia mengatakan ada beberapa program kerja yang menjadi fokus terutama terkait dengan program bupati dan wakil bupati yang belum terselesaikan.
“Paling tidak seperti belanja PORKAB kemarin kan itu ada perubahan. Kemudian kongres masyarakat adat Nusantara, itu hal-hal besar yang akan diselesaikan termasuk beberapa pekerjaan infrastruktur yang belum terselesaikan,” pungkasnya. (roy/wen)
