SENTANI- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jayapura telah melakukan rapat dengar pendapat antara ketua dewan dengan sejumlah fraksi yang ada di DPRD Jayapura terkait dengan alokasi anggaran yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten(Pemkab) Jayapura untuk mengatasi penyebaran dan pencegahan Covid-19 di Kabupaten Jayapura.
Rapat dengar pendapat itu tidak dihadiri oleh semua anggota DPRD Jayapura. Pantauan media ini, salah satu anggota DPRD dari Fraksi Bhinneka Tunggal Ika, Sihar L. Tobing menyampaikan beberapa pandangannya terkait dengan alokasi anggaran yang digunakan pemerintah dalam memerangi pandemik Covid-19 di kabupaten Jayapura. Pertama, dia menanyakan besaran alokasi anggaran yang digeser tanpa sepengetahuan anggota DPRD Jayapura. Untuk itu dengan tegas dia meminta kepada Ketua DPRD Jayapura agar hal-hal yang berkaitan dengan pergeseran anggaran perlu juga diketahui oleh seluruh anggota dewan dalam kaitannya selaku pengawas anggaran.
“Jujur kami baru tahu anggaran yang digeser untuk penanganan Covid-19 ini, totalnya senilai Rp 49.6 miliar, kami tidak melarang melakukan pergeseran ini, tapi perlu juga kami ketahui bahwa sekian anggaran yang digeser untuk penanganan ini,” tegasnya dalam rapat itu.
Sehubungan dengan itu kata dia, pihaknya memastikan akan melakukan kunjungan ke lapangan untuk memastikan penggunaan dana tersebut, apakah sudah sesuai dengan alokasi dana yang sudah dianggarkan atau belum.
“Seperti yang disampaikan oleh Waket II, itu perlu turun ke lapangan, apakah itu ke Dapil, atau fraksi, atau komisi, untuk memverifikasi fakta di lapangan terkait penggunaan dana penanganan Covid-19 di Kabupaten Jayapura,” tegasnya.
Untuk itu dia berharap kepada Pemkab Jayapura melalui tim gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Kabupaten Jayapura betul-betul menggunakan anggaran ini untuk menangani masalah-masalah yang terjadi akibat dari pembatasan sosial dan pembatasan kegiatan ekonomi sebagai dampak dari penyebaran Covid-19 ini.
Sementara itu, Ketua DPRD Jayapura, Klemens Hamo mengakui, jika pergeseran anggaran untuk penanganan Covid-19 itu belum diketahui oleh semua anggota dewan. Meski begitu, bukan berarti dewan tidak bisa melakukan pengawasan terkait dengan penggunaan alokasi anggaran tersebut.
” Semangat kita untuk melakukan pengawasan terhadap anggaran itu tetap berjalan, walaupun kami tidak ada di dalam tim penanganan Covid-19 itu,” ujar Klemens Hamo.
Lanjut dia, sebagai wakil rakyat, pihaknya tentu memberikan dukungan kepada gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 untuk menyelesaikan persoalan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Jayapura ini.
“Kami tekankan supaya anggaran ini digunakakan dengan baik dan tidak boleh menimbulkan masalah, hari ini kami juga mendukung supaya mereka tetap fokus untuk menyelesaikan Covid-19 dengan baik,”tambahnya. (roy/tho)
