Oleh karena itu, tantangan bagi ASN Pemkab Jayapura saat ini belum ada ASN yang lulus fungsional pejabat pembuat komitmen PPPK, walaupun ada tapi ASN harus lulus sertifikasi pengadaan barang dan jasa. Mereka harus mengikuti ujian PPPK diselenggarakan Kementerian Keuangan atau di Kanwil Papua.
Semuel juga mencontohkan, untuk perencanaan program dan penganggaran di kampung apakah ini ada dokumennya yang sejalan dengan di tingkat kelurahan, distrik sampai kabupaten ini semua tentu harus bersinergi, apalagi ini nanti berhubungan dengan masuk dalam penganggaran.
“Semua ini harus bisa dilaksanakan dengan baik, supaya perencanaan dan penganggaran dari bawah sampai pusat terkoordinasi dengan bagus dan terlihat transparansinya”ujarnya.
Sekedar diketahui, MCP KPK adalah singkatan dari “Monitoring Cakupan Penerapan” yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. MCP KPK bertujuan memantau dan menilai capaian kinerja pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance, transparansi, dan akuntabilitas.
Dengan tujuan Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Mencegah korupsi, Meningkatkan kualitas pelayanan publik, Mengoptimalkan penggunaan sumber daya, Meningkat. (dil)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Oleh karena itu, tantangan bagi ASN Pemkab Jayapura saat ini belum ada ASN yang lulus fungsional pejabat pembuat komitmen PPPK, walaupun ada tapi ASN harus lulus sertifikasi pengadaan barang dan jasa. Mereka harus mengikuti ujian PPPK diselenggarakan Kementerian Keuangan atau di Kanwil Papua.
Semuel juga mencontohkan, untuk perencanaan program dan penganggaran di kampung apakah ini ada dokumennya yang sejalan dengan di tingkat kelurahan, distrik sampai kabupaten ini semua tentu harus bersinergi, apalagi ini nanti berhubungan dengan masuk dalam penganggaran.
“Semua ini harus bisa dilaksanakan dengan baik, supaya perencanaan dan penganggaran dari bawah sampai pusat terkoordinasi dengan bagus dan terlihat transparansinya”ujarnya.
Sekedar diketahui, MCP KPK adalah singkatan dari “Monitoring Cakupan Penerapan” yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. MCP KPK bertujuan memantau dan menilai capaian kinerja pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance, transparansi, dan akuntabilitas.
Dengan tujuan Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Mencegah korupsi, Meningkatkan kualitas pelayanan publik, Mengoptimalkan penggunaan sumber daya, Meningkat. (dil)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
