Sunday, April 28, 2024
26.7 C
Jayapura

Panitia KMAN Segera Pertanggungjawabkan Penggunaan Dana

SENTANI-Ketua panitia lokal Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN)  VI, Timothius Demetouw mengatakan, pihaknya akan mempertanggungjawaban penggunaan dana untuk kegiatan KMAN VI di Kabupaten Jayapura.

“Proses pertanggungjawaban kita mau lebih cepat, sebelum Pak Bupati Mathius menyelesaikan tugas sebagai bupati,” kata Timothius Demetouw, Selasa (16/11).

Pihaknya terus mendorong beberapa pihak terkait yang telah mengelola anggaran untuk segera mempertanyakan penggunaan dana,  termasuk mempersiapkan laporan,  mana yang masih menyisakan hutang dan mana yang sudah diselesaikan.  Semua itu harus dilaporkan karena ketika ada yang mungkin menjadi hutang, tetap menjadi tanggung jawab panitia.

”Misalnya upaya apa yang kita lakukan pada saat hutang itu masih ada. Sehingga tidak menjadi beban ketika nanti Bupati Mathius meninggalkan jabatannya sebagai Bupati Jayapura,”ujarnya.

Baca Juga :  Salah Paham, Seorang Anggota TNI Dikeroyok Warga

Terkait dengan anggaran yang dimanfaatkan untuk kegiatan KMAN,  Pemerintah Kabupaten Jayapura telah mengalokasikan dana melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Adat Kampung senilai Rp 15 miliar .  Di mana dana itu dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan hari ulang tahun kebangkitan masyarakat adat di Kabupaten Jayapura,  bersamaan dengan pelaksanaan KMAN ke-6 dan Festival Danau Sentani (FDS).

Sehubungan dengan itu, sebelumnya sudah ada komunikasi dan kesepakatan antara pemerintah Kabupaten Jayapura dan pemerintah daerah yang ada di wilayah Tanah Tabi, sebagai tuan rumah dalam penyelenggaraan KMAN.

“Namun dalam perjalanan terjadi pergantian pejabat bupati atau wali kota  yang akhirnya tidak ditindaklanjuti apa yang menjadi kesepakatan itu. Sehingga dengan melihat kondisi dana yang ada,  Bupati Jayapura dan beberapa pejabat di kabupaten melakukan koordinasi dengan kantor staf kepresidenan untuk berkoordinasi dengan seluruh kementerian lembaga terkait,  supaya mereka bisa memberikan dukungan.  Tetapi dengan melihat kondisi waktu yang terbatas di bulan Oktober,  sampai Desember itu pun mereka tidak bisa anggarkan dana,  kecuali masuk di rencana mereka tahun depan,”ungkapnya.

Baca Juga :  MA: Maju Gubernur Bukan Soal Deklarasi tapi Ide Gagasan

Dengan kondisi seperti itu kemudian Bupati Jayapura mengambil langkah menggunakan dana dari APBD Kabupaten Jayapura.  (roy/ary)

SENTANI-Ketua panitia lokal Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN)  VI, Timothius Demetouw mengatakan, pihaknya akan mempertanggungjawaban penggunaan dana untuk kegiatan KMAN VI di Kabupaten Jayapura.

“Proses pertanggungjawaban kita mau lebih cepat, sebelum Pak Bupati Mathius menyelesaikan tugas sebagai bupati,” kata Timothius Demetouw, Selasa (16/11).

Pihaknya terus mendorong beberapa pihak terkait yang telah mengelola anggaran untuk segera mempertanyakan penggunaan dana,  termasuk mempersiapkan laporan,  mana yang masih menyisakan hutang dan mana yang sudah diselesaikan.  Semua itu harus dilaporkan karena ketika ada yang mungkin menjadi hutang, tetap menjadi tanggung jawab panitia.

”Misalnya upaya apa yang kita lakukan pada saat hutang itu masih ada. Sehingga tidak menjadi beban ketika nanti Bupati Mathius meninggalkan jabatannya sebagai Bupati Jayapura,”ujarnya.

Baca Juga :  Wabup:  Sektor Wisata Baru Harus Dipromosikan

Terkait dengan anggaran yang dimanfaatkan untuk kegiatan KMAN,  Pemerintah Kabupaten Jayapura telah mengalokasikan dana melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Adat Kampung senilai Rp 15 miliar .  Di mana dana itu dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan hari ulang tahun kebangkitan masyarakat adat di Kabupaten Jayapura,  bersamaan dengan pelaksanaan KMAN ke-6 dan Festival Danau Sentani (FDS).

Sehubungan dengan itu, sebelumnya sudah ada komunikasi dan kesepakatan antara pemerintah Kabupaten Jayapura dan pemerintah daerah yang ada di wilayah Tanah Tabi, sebagai tuan rumah dalam penyelenggaraan KMAN.

“Namun dalam perjalanan terjadi pergantian pejabat bupati atau wali kota  yang akhirnya tidak ditindaklanjuti apa yang menjadi kesepakatan itu. Sehingga dengan melihat kondisi dana yang ada,  Bupati Jayapura dan beberapa pejabat di kabupaten melakukan koordinasi dengan kantor staf kepresidenan untuk berkoordinasi dengan seluruh kementerian lembaga terkait,  supaya mereka bisa memberikan dukungan.  Tetapi dengan melihat kondisi waktu yang terbatas di bulan Oktober,  sampai Desember itu pun mereka tidak bisa anggarkan dana,  kecuali masuk di rencana mereka tahun depan,”ungkapnya.

Baca Juga :  Bom Udara Sisa Peninggalan Perang Dunia II Diledakkan

Dengan kondisi seperti itu kemudian Bupati Jayapura mengambil langkah menggunakan dana dari APBD Kabupaten Jayapura.  (roy/ary)

Berita Terbaru

Artikel Lainnya