Saturday, September 13, 2025
21.1 C
Jayapura

Dorong Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim dengan Memaksimalkan Potensi SDA

Wabup Jayapura Minta Tim Koordinasi Petakan Program dan Anggaran yang Ada

SENTANI – Pemkab Jayapura menggelar Rakor Kemiskinan Ekstrem 2025 yang dipimpin Wakil Bupati Jayapura, Haris Richard Yocku, di Aula Lantai II Kantor Bupati Jayapura, Rabu (10/9/2025).

Dalam arahannya, Wabup Haris menegaskan bahwa Kabupaten Jayapura memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang besar, mulai dari sektor pertanian, perikanan, hingga budaya lokal. “Semua potensi ini harus bisa dioptimalkan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Haris juga menekankan pentingnya ketersediaan data yang akurat dan terbarui. Proses pendataan kemiskinan ekstrem dilakukan melalui unggahan dokumen oleh tim koordinasi, termasuk RPKD, RP2KD, RAP, serta dokumen lainnya. Data yang terintegrasi tersebut akan menjadi dasar perencanaan penanggulangan kemiskinan setiap tahunnya.

Baca Juga :  Akan Optimalkan  Produksi Ikan Di Kabupaten Jayapura

Pemkab Jayapura sendiri pada 2024 telah menerima penghargaan insentif fiskal daerah sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dalam penanggulangan kemiskinan.
Wabup Haris mengakui, program penanggulangan kemiskinan tahun 2024 masih menghadapi keterbatasan anggaran, karena sebagian besar difokuskan pada program prioritas seperti penanganan stunting, penyediaan air bersih, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), jamban sehat, dan layanan dasar lainnya. “Kondisi ini tentu berdampak pada penanggulangan kemiskinan ekstrem, sehingga kita perlu pemetaan ulang untuk memastikan program berjalan merata,” jelasnya.

Wabup Jayapura Minta Tim Koordinasi Petakan Program dan Anggaran yang Ada

SENTANI – Pemkab Jayapura menggelar Rakor Kemiskinan Ekstrem 2025 yang dipimpin Wakil Bupati Jayapura, Haris Richard Yocku, di Aula Lantai II Kantor Bupati Jayapura, Rabu (10/9/2025).

Dalam arahannya, Wabup Haris menegaskan bahwa Kabupaten Jayapura memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang besar, mulai dari sektor pertanian, perikanan, hingga budaya lokal. “Semua potensi ini harus bisa dioptimalkan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Haris juga menekankan pentingnya ketersediaan data yang akurat dan terbarui. Proses pendataan kemiskinan ekstrem dilakukan melalui unggahan dokumen oleh tim koordinasi, termasuk RPKD, RP2KD, RAP, serta dokumen lainnya. Data yang terintegrasi tersebut akan menjadi dasar perencanaan penanggulangan kemiskinan setiap tahunnya.

Baca Juga :  Hampir 30 Tahun Berdinas di Pegunungan, Selalu Kedepankan Upaya Persuasif

Pemkab Jayapura sendiri pada 2024 telah menerima penghargaan insentif fiskal daerah sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dalam penanggulangan kemiskinan.
Wabup Haris mengakui, program penanggulangan kemiskinan tahun 2024 masih menghadapi keterbatasan anggaran, karena sebagian besar difokuskan pada program prioritas seperti penanganan stunting, penyediaan air bersih, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), jamban sehat, dan layanan dasar lainnya. “Kondisi ini tentu berdampak pada penanggulangan kemiskinan ekstrem, sehingga kita perlu pemetaan ulang untuk memastikan program berjalan merata,” jelasnya.

Berita Terbaru

Artikel Lainnya

/