SENTANI- Sorotan salah satu anggota DPRD kabupaten Jayapura, Konstan Daimoi kepada pemerintah di Kabupaten Jayapura terkait dugaan adanya oknum yang melakukan mafia tanah di lingkup Pemda Jayapura ditanggapi oleh sekda Jayapura, Hanna Hikoyabi.
Menurut mantan Kepala Bappeda Kabupaten Jayapura itu, selama ini terkait dengan pengadaan tanah maupun aset lainnya milik pemerintah Kabupaten Jayapura sudah disesuaikan dengan tahapan dan tentunya sudah sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada. Karena itu dia menegaskan Pemerintah Kabupaten Jayapura tidak melakukan mafia tanah.
“Oknum mungkin, Pemerintah tidak pernah lakukan mafia, pemerintah melakukan tahapan sesuai kemampuan anggaran kita,” kata Sekda Hanna Hikoyabi, Rabu (6/7).
Lanjut dia, terkait dengan pengadaan aset yang dilakukan pihaknya , sejauh ini sudah sesuai dengan tahapan. Misalnya kalau ada uang pemerintah akan melakukan pembayaran, tetapi kalau misalnya dana kurang disitulah pemerintah lakukan negosiasi antara pemerintah dengan pemilik tanah.
Dugaan adanya mafia tanah yang dilakukan oleh oknum di Pemerintah Kabupaten Jayapura , dilontarkan oleh salah satu anggota DPRD kabupaten Jayapura karena melihat selama ini adanya konflik tanah yang dianggap tidak ada ujungnya. Bahkan berbuntut pada aksi pemalangan yang dilakukan oleh masyarakat adat terhadap aset-aset tanah milik pemerintah.
Ditambahkan Sekda, pemerintah melakukan pembelian tanah untuk pembangunan sejumlah fasilitas umum dan salah satunya pembelian tanah di jalan alternatif untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan Pekan Olahraga Nasional di tahun 2021 lalu. “Siapa yang bilang mafia tanah. Saya ketua tim tanah, masa bermain dengan hal-hal buruk seperti itu. Tidak ada satu sen pun masuk ke saku,”tandasnya.(roy/ary)
SENTANI- Sorotan salah satu anggota DPRD kabupaten Jayapura, Konstan Daimoi kepada pemerintah di Kabupaten Jayapura terkait dugaan adanya oknum yang melakukan mafia tanah di lingkup Pemda Jayapura ditanggapi oleh sekda Jayapura, Hanna Hikoyabi.
Menurut mantan Kepala Bappeda Kabupaten Jayapura itu, selama ini terkait dengan pengadaan tanah maupun aset lainnya milik pemerintah Kabupaten Jayapura sudah disesuaikan dengan tahapan dan tentunya sudah sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada. Karena itu dia menegaskan Pemerintah Kabupaten Jayapura tidak melakukan mafia tanah.
“Oknum mungkin, Pemerintah tidak pernah lakukan mafia, pemerintah melakukan tahapan sesuai kemampuan anggaran kita,” kata Sekda Hanna Hikoyabi, Rabu (6/7).
Lanjut dia, terkait dengan pengadaan aset yang dilakukan pihaknya , sejauh ini sudah sesuai dengan tahapan. Misalnya kalau ada uang pemerintah akan melakukan pembayaran, tetapi kalau misalnya dana kurang disitulah pemerintah lakukan negosiasi antara pemerintah dengan pemilik tanah.
Dugaan adanya mafia tanah yang dilakukan oleh oknum di Pemerintah Kabupaten Jayapura , dilontarkan oleh salah satu anggota DPRD kabupaten Jayapura karena melihat selama ini adanya konflik tanah yang dianggap tidak ada ujungnya. Bahkan berbuntut pada aksi pemalangan yang dilakukan oleh masyarakat adat terhadap aset-aset tanah milik pemerintah.
Ditambahkan Sekda, pemerintah melakukan pembelian tanah untuk pembangunan sejumlah fasilitas umum dan salah satunya pembelian tanah di jalan alternatif untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan Pekan Olahraga Nasional di tahun 2021 lalu. “Siapa yang bilang mafia tanah. Saya ketua tim tanah, masa bermain dengan hal-hal buruk seperti itu. Tidak ada satu sen pun masuk ke saku,”tandasnya.(roy/ary)
