SARMI — Ketidakpastian status tenaga honorer di Kabupaten Sarmi akhirnya memunculkan aksi protes terbuka. Puluhan honorer melakukan aksi palang kantor Bupati Sarmi pada Jumat (12/12) sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah daerah yang dinilai tidak serius memperjuangkan nasib mereka.
Aksi tersebut dimulai sejak pagi hari, ketika sejumlah honorer mendatangi kompleks kantor bupati sambil membawa spanduk bertuliskan tuntutan kejelasan status kepegawaian. Mereka menilai, janji pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan honorer tidak kunjung diwujudkan hingga batas waktu yang dijanjikan.
Koordinator aksi yang enggan menyebut namanya menyampaikan, para honorer sudah berulang kali menyuarakan aspirasi melalui berbagai pertemuan dan surat resmi, namun tidak pernah mendapat tindak lanjut yang jelas. “Kami sudah capek dijanji. Pemerintah daerah harus berpihak kepada kami, bukan hanya diam dan menunggu instruksi pusat,” tegasnya.
Sementara itu, sejumlah peserta aksi mengaku kecewa karena hingga kini tidak ada kepastian dari BKPSDM maupun Bupati Sarmi terkait hasil koordinasi dengan Kementerian PAN-RB. Padahal, menurut mereka, masa depan ratusan tenaga honorer bergantung pada keputusan tersebut.
SARMI — Ketidakpastian status tenaga honorer di Kabupaten Sarmi akhirnya memunculkan aksi protes terbuka. Puluhan honorer melakukan aksi palang kantor Bupati Sarmi pada Jumat (12/12) sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah daerah yang dinilai tidak serius memperjuangkan nasib mereka.
Aksi tersebut dimulai sejak pagi hari, ketika sejumlah honorer mendatangi kompleks kantor bupati sambil membawa spanduk bertuliskan tuntutan kejelasan status kepegawaian. Mereka menilai, janji pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan honorer tidak kunjung diwujudkan hingga batas waktu yang dijanjikan.
Koordinator aksi yang enggan menyebut namanya menyampaikan, para honorer sudah berulang kali menyuarakan aspirasi melalui berbagai pertemuan dan surat resmi, namun tidak pernah mendapat tindak lanjut yang jelas. “Kami sudah capek dijanji. Pemerintah daerah harus berpihak kepada kami, bukan hanya diam dan menunggu instruksi pusat,” tegasnya.
Sementara itu, sejumlah peserta aksi mengaku kecewa karena hingga kini tidak ada kepastian dari BKPSDM maupun Bupati Sarmi terkait hasil koordinasi dengan Kementerian PAN-RB. Padahal, menurut mereka, masa depan ratusan tenaga honorer bergantung pada keputusan tersebut.
