SARMI-Dalam rangka mendukung program 100 hari kerja Bupati Sarmi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sarmi telah melakukan sejumlah langkah konkret dalam penanganan infrastruktur darurat dan kebencanaan. Hal ini disampaikan oleh Kepala BPBD Sarmi, Darius Nari.
“Untuk mendukung 100 hari kerja Bupati, kami sudah melaksanakan pekerjaan jembatan darurat menuju Polres Sarmi. Selain itu, kami juga menangani longsor yang terjadi di wilayah Pantai Timur,” ujar Darius, belum lama ini.
Tak hanya itu, BPBD bersama Bupati Sarmi juga turun langsung ke lokasi abrasi pantai untuk meninjau dan memberikan perhatian kepada masyarakat terdampak. Di samping itu, penanganan longsor di kawasan Tor Atas juga menjadi fokus utama.
Langkah strategis lainnya dilakukan BPBD melalui audiensi dengan Direktur Badan Standardisasi dan Sertifikasi Nasional (BSDD) di BNPB. Audiensi ini membahas proposal penanganan infrastruktur kedaruratan yang diajukan sejak tahun 2024.
“Proposal itu seharusnya bisa direalisasikan tahun lalu. Tapi saat audiensi dilakukan setelah Bupati definitif dilantik, kami justru diarahkan untuk mengajukan kembali melalui Kemenko PMK karena ada perubahan regulasi,” jelas Darius.(roy)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
SARMI-Dalam rangka mendukung program 100 hari kerja Bupati Sarmi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sarmi telah melakukan sejumlah langkah konkret dalam penanganan infrastruktur darurat dan kebencanaan. Hal ini disampaikan oleh Kepala BPBD Sarmi, Darius Nari.
“Untuk mendukung 100 hari kerja Bupati, kami sudah melaksanakan pekerjaan jembatan darurat menuju Polres Sarmi. Selain itu, kami juga menangani longsor yang terjadi di wilayah Pantai Timur,” ujar Darius, belum lama ini.
Tak hanya itu, BPBD bersama Bupati Sarmi juga turun langsung ke lokasi abrasi pantai untuk meninjau dan memberikan perhatian kepada masyarakat terdampak. Di samping itu, penanganan longsor di kawasan Tor Atas juga menjadi fokus utama.
Langkah strategis lainnya dilakukan BPBD melalui audiensi dengan Direktur Badan Standardisasi dan Sertifikasi Nasional (BSDD) di BNPB. Audiensi ini membahas proposal penanganan infrastruktur kedaruratan yang diajukan sejak tahun 2024.
“Proposal itu seharusnya bisa direalisasikan tahun lalu. Tapi saat audiensi dilakukan setelah Bupati definitif dilantik, kami justru diarahkan untuk mengajukan kembali melalui Kemenko PMK karena ada perubahan regulasi,” jelas Darius.(roy)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
