“Sampai hari ini saya belum melihat ada satu pun produk hukum yang dihasilkan baik oleh DPR Provinsi maupun DPRK Kabupaten Jayawijaya yang benar-benar membela hak-hak masyarakat. Tapi mereka justru sibuk menyerang kebijakan yang lahir dari keluhan rakyat sendiri,”bebernya
Pernyataan sejumlah anggota dewan tidak didasari oleh riset atau investigasi mendalam, Kebijakan yang ambil dalam 100 hari kerja seperti patroli miras, pengiriman anak jalanan ke sekolah, rekonsiliasi konflik dan sosial, Polisi Baliem untuk menjawab persoalan keamanan, semuanya lahir dari masukan tokoh adat, gereja, perempuan, pemuda, dan masyarakat sipil.
“Ini bukan kebijakan pribadi, semua langkah tersebut dilahirkan dari aspirasi dan masukan dari bawah yang dijalankan oleh pemerintah daerah,”kata Ronny Elopere. (jo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
“Sampai hari ini saya belum melihat ada satu pun produk hukum yang dihasilkan baik oleh DPR Provinsi maupun DPRK Kabupaten Jayawijaya yang benar-benar membela hak-hak masyarakat. Tapi mereka justru sibuk menyerang kebijakan yang lahir dari keluhan rakyat sendiri,”bebernya
Pernyataan sejumlah anggota dewan tidak didasari oleh riset atau investigasi mendalam, Kebijakan yang ambil dalam 100 hari kerja seperti patroli miras, pengiriman anak jalanan ke sekolah, rekonsiliasi konflik dan sosial, Polisi Baliem untuk menjawab persoalan keamanan, semuanya lahir dari masukan tokoh adat, gereja, perempuan, pemuda, dan masyarakat sipil.
“Ini bukan kebijakan pribadi, semua langkah tersebut dilahirkan dari aspirasi dan masukan dari bawah yang dijalankan oleh pemerintah daerah,”kata Ronny Elopere. (jo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
