Demo Tolak Militer Non Organik di Wamena Berakhir Ricuh

WAMENA – Aksi demo yang digalang oleh beberapa organisasi mahasiswa Papua Pegunungan untuk menolak militer non organik berakhir ricuh Senin (27/4). Bahkan seorang Anggota DPRP dan Wakapolres Jayawijaya AKP Albertus Mabel . S.IK terluka dibagikan kepala karena lemparan batu.  Awalnya massa yang berkumpul di beberapa titik seperti Sinakma, Potikelek dan Pikhe melakukan longmarch secara bersamaan dengan aman hingga sampai di halaman kantor DPRP Papua Pegunungan. Bahkan setelah sampai di kantor DPRP massa sudah mulai melakukan orasi dan tutuntutan mereka, namun tiba-tiba ada lemparan yang membuat situasi sempat caos.

Ketua Forum Pribumi Papua Pegunungan, Yusup Yikwa, menyampaikan sejumlah poin terkait krisis kemanusiaan dan konflik bersenjata di Papua. Kejahatan kemanusiaan di Papua merupakan kejahatan tingkat tinggi yang dirancang secara sistematis, masif, dan pasif selama lebih dari 60 tahun.

Baca Juga :  Pastikan Demo Jilid 2 Berjalan Aman

“Pemerintah Indonesia harus punya konsep untuk menyelesaikan konflik bersenjata di Papua melalui dialog damai dan bermartabat,” ujar Yikwa dalam orasinya.

Saat membacakan aspirasi tertulis, Yikwa menilai kebijakan militer yang dipaksakan oleh pemerintah Indonesia justru memperburuk situasi kemanusiaan di tanah Papua. Ia menekankan bahwa perempuan, anak-anak, dan lansia menghadapi risiko serius akibat hilangnya akses ekonomi dan kesehatan. oleh karena itu masyarakat 8 Kabupaten, Mahasiswa di Wamena dan OKP Cipayung menyampaikan beberapa tuntutan kepada pemerintah Republik Indonesia.

WAMENA – Aksi demo yang digalang oleh beberapa organisasi mahasiswa Papua Pegunungan untuk menolak militer non organik berakhir ricuh Senin (27/4). Bahkan seorang Anggota DPRP dan Wakapolres Jayawijaya AKP Albertus Mabel . S.IK terluka dibagikan kepala karena lemparan batu.  Awalnya massa yang berkumpul di beberapa titik seperti Sinakma, Potikelek dan Pikhe melakukan longmarch secara bersamaan dengan aman hingga sampai di halaman kantor DPRP Papua Pegunungan. Bahkan setelah sampai di kantor DPRP massa sudah mulai melakukan orasi dan tutuntutan mereka, namun tiba-tiba ada lemparan yang membuat situasi sempat caos.

Ketua Forum Pribumi Papua Pegunungan, Yusup Yikwa, menyampaikan sejumlah poin terkait krisis kemanusiaan dan konflik bersenjata di Papua. Kejahatan kemanusiaan di Papua merupakan kejahatan tingkat tinggi yang dirancang secara sistematis, masif, dan pasif selama lebih dari 60 tahun.

Baca Juga :  Bantu Korban Longsor di Nduga, Mahasiswa Uncen Galang Dana

“Pemerintah Indonesia harus punya konsep untuk menyelesaikan konflik bersenjata di Papua melalui dialog damai dan bermartabat,” ujar Yikwa dalam orasinya.

Saat membacakan aspirasi tertulis, Yikwa menilai kebijakan militer yang dipaksakan oleh pemerintah Indonesia justru memperburuk situasi kemanusiaan di tanah Papua. Ia menekankan bahwa perempuan, anak-anak, dan lansia menghadapi risiko serius akibat hilangnya akses ekonomi dan kesehatan. oleh karena itu masyarakat 8 Kabupaten, Mahasiswa di Wamena dan OKP Cipayung menyampaikan beberapa tuntutan kepada pemerintah Republik Indonesia.

Berita Terbaru

Artikel Lainnya