Faktor Keamanan dan Konflik Sosial jadi Penentu Inflasi Tinggi
WAMENA – Pemkab Jayawijaya memastikan angka inflasi di wilayah tersebut tertinggi se Indonesia dimana sejak awal bulan juni kemarin inflasi tersebut mencapai 5,65 Persen, memasuki bulan juli angka inflasi ini menurun namun tak signifikan menjadi 5,09 memang untuk Papua Pegunungan turun, tapi untuk standar nasional masih terlalu tinggi.
Kepala Bappeda Kabupaten Jayawijaya Ludya E Logo, S.STP, MSi menyatakan untuk inflasi pada tahun 2024 Jayawijaya ditetapkan menjadi kota Inflasi, setelah adanya DOB ada beberapa kabupaten yang tadinya bukan daerah inflasi itu dijadikan sebagai daerah inflasi di Wilayah Papua Pegunungan ada Kabupaten Jayawijaya dan di wilayah Papua Tengah ada Kabupaten Nabire.
“Untuk angka Inflasi ini di publish oleh teman -teman BPS, sehingga dari data itu untuk bulan Juni Inflasi Kita tertinggi di seluruh Indonesia, 5,65 persen, dan penyumbangnya adalah ketela rambat, cabe rawit, bayam, namun setelah di diskusikan dengan BPS ternyata faktor keamanan menjadikan inflasi kita tinggi,”ungkapnya Senin(26/8) saat ditemui di kantor Bupati Jayawijaya.
Menurutnya, pada bulan juni kemarin diketahui bersama telah terjadi konflik sosial di Distrik Wouma sehingga itu menghambat hasil produksi dari Selatan itu masuk ke Kota Wamena sehingga hasil produksi lokal tak bisa di masukan ke wilayah Kota Wamena yang menyebabkan harga pangan lokal tinggi di pasaran.
“Pada bulan juli kemarin angkan inflasi tersebut mulai turun dari 5,65 persen menjadi 5,09 persen, angka ini untuk ruang lingkup Provinsi Papua Pegunungan itu turun, namun secara nasional atau se Indonesia angka ini masih terlampau tinggi, untuk normalnya harus dibawah 2,5 persen, contoh seperti salah satu daerah di Papua sebaut saja kota Jayapura itu termasuk rendah ,”jelas Ludya Logo
Dari tingginya inflasi di Jayawijaya, Lanjut Ludya, pemerintah daerah juga telah membentuk Tim Penanggulangan Inflasi Daerah yang diketuai oleh PJ Bupati, pemerintah mengambil langkah agar dalam pelaksanaan pilkada ini animo masyarakat untuk ikut dalam politik ini tinggi, kadang terlalu tinggi sampai lupa untuk berkebun.
“Teman- teman dari dinas pertanian telah menyikapi hal ini dengan program dari awal untuk membuka lahan satu distrik satu hektar untuk ketersediaan bahan pangan local atau ketersediaan pangan local tetap tersedia dalam masyarakat,”katanya.
Langkah kedua yang dilakukan pemerintah daerah adalah memastikan kelancaran distribusi barang yang masuk ke Jayawijaya, memang selama ini karena barang yang masuk melalui cargo penerbangan sehingga pemerintah daerah tak bisa melakukan pengendalian barang dipasar, kalau pemerintah bisa melakukan intervensi harga barang dipasar harusnya ada subsidi dari pemerintah.
“Hal ini harusnya menjadi kolaborasi antara pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, Pemkab Jayawijaya dan 6 Kabupaten pemekaran yang berdekatan, Jayawijaya sebagai penyangga, barang yang ada di Jayawijaya dibeli oleh beberapa kabupaten pemekaran, ini yang perlu didiskusikan dengan teman -teman Provinsi,”beber Kepala Bappeda Jayawijaya.
