WAMENA – Kantor Gubernur Papua pegunungan kembali dipalang warga dari Distrik Wouma Kabupaten Jayawijaya, aksi tersebut di picu dari lahan pembangunan Kantor Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan yang sudah beberapa kali dilakukan pengukuran dan pekerjaan pembongkaran yang masih berjalan.
Koordinator Wouma Imanuel Ikinea menyatakan pemalangan yang dilakukan saat ini di kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan karena pihaknya mendengar jika saat ini sedang berlangsung pengukuran tanah tersebut, ini yang tidak diterima sebab sampai saat ini masalah Pro Kontra belum diselesaikan
“Kalau belum ada penyelesaian jangan lanjutkan pembongkaran lahan dan juga melakukan pengukuran, kami juga kecewa karena PJ Gubernur menyatakan kita bukan orang Waouma yang palang, oleh karena itu sekarang kami minta Gubernur bawa orang Wouma yang asli,”tegasnya Kamis (27/7) kemarin
Menurutnya, lewat pembongkaran lahan ini sudah memutuskan urat nadi dari mata pencarian masyarakat di Wouma dengan menghancurkan lahan pertanian ubijalar dan keladi, oleh karena itu PJ Gubernur harus siap bertanggungjawab berapa banyak tanaman Ubijalar yang dihancurkan dan berapa jumlah keladi .
ia juga meminta kepada pejabat yang saat ini bersama dengan PJ Gubernur itu bisa memberikan pikiran yang terbuka untuk bagaimana semua akses bisa berjalan dengan baik, upaya dari DPRD Provinsi Papua pegunungan menyatakan kepada masyarakat jika yang memiliki kewenangan adalah Gubernur.
“Bahkan dalam pembongkaran lahan tidak pernah dilakukan kooordinasi antara Provinsi dan Kabupaten Jayawijaya yang mempunyai wilayah dan masyarakat begitu juga dengan pengukuran lokasi itu juga tanpa melalui koordinasi,”bebernya.
Ditempat yang sama Koordinator Distrik Welesi Bonny Lanny menyatakan Proses penyelesaian sampai dengan saat ini belum ada, pihaknya bellum menyelesaikan masalah ini dengan pihak –pihak yang menyerahkan tempat tersebut namun prosesnya secara sembunyi –sembunyi sudah berjalan, hal –hal ini membuat saling curiga.
“jadi sementara untuk Proses penyelesaian ini belum diselesaikan maka jangan ada aktifitas di wilayah itu dulu, kita ini mencari solusi terbaik untuk mengelesaikan masalah ini, jangan membuat benturan antara mnasyarakat,”tutupnya. (jo)
