WAMENA—Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Papua memastikan belum bisa membuka kantor perwakilan di Wamena karena belum ada petunjuk dari pusat.
Kepala BPOM Provinsi Papua, Mojaza Sirait, SSi, Apt menyatakan, sebenarnya untuk membuka kantor perwakilan BBPOM di Wilayah Jayawijaya sangat berpotensi sekali, sebab pengawasan terhadap Obat dan makanan bisa dilakukan dari Wamena untuk kabupaten pemekaran yang lain.
“ Hal ini pernah disampaikan beberapa waktu lalu untuk membentuk kantor perwakilan di wilayah ini, namun kebijakan kantor baru itu dari pusat,”ungkapnya, Jumat, (25/2) kemarin.
Dikatakan, Tahun 2018 lalu ada terbentuk 48 kantor baru di seluruh Indonesia, sementara untuk Papua mendapat ada dua tempat yakni di Kabupaten Mimika dan Merauke, sementara untuk Jayawijaya belum bisa dilakukan.
“ Sebenarnya bukan belum disetujui, hanya saja untuk membuka kantor baru dari pusat harus melihat ketersediaan anggaran, SDM dan sebagainya, harus ada persetujuan dari kementerian keuangan, sementara 48 kantor yang baru dibuka itu masih berjalan dan akan dievaluasi,”kata Mojaza.
Menurut dia, untuk Jayawijaya sejauh ini belum bisa karena yang berjalan saat ini di Mimika dan Merauke masih dipantau terus aktivitasnya di sana, namun memang sangat penting BBPOM ada di wilayah Pegunungan Tengah Papua, karena pihaknya di Provinsi Papua sangat terbatas menjangkau semua kabupaten.
“Pengawasan bukan hanya sekadar melihat, awasi , justru sekarang kita berperan banyak dalam pemulihan ekonomi lewat pemberdayaan pelaku usaha, kalau kita mau tegakkan aturan, mungkin banyak prodak rumahan yang ditindak, tapi kita bukan ke sana, tapi membina supaya mereka bisa memproduksi sesuai aturan,”jelasnya.
Ia mencontohkan, kalau ada prodak lokal yang mengklaim kesehatan tanpa bukti ilmiah, itu sebenarnya tidak boleh, seperti buah merah bisa mengobati ini dan itu, sebenarnya ini tidak boleh, kenyataannya masih ada dan kita tak berikan tindakan , namun justru membimbing mereka supaya bisa memproduksi dengan cara yang benar.(jo/tho)
