Tak Puas Dengan Hasil Seleksi Admistrasi CASN
WAMENA-Himpunan lahir besar Wamena (HI-LABEWA) mendatangi kantor Badan Kepegawaian Pengambangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Papua Pegunungan menyampaikan ketidakpuasan dalam pendaftaran CASN banyak yang tidak memenuhi syarat.
Ketua HI-Labewa Samuel Pigai menyatakan pihaknya mendatangi Badan kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Papua Pegunungan untuk menyampaikan beberapa poin penting dalam menyeleksi pemberkasan Formasi CPNS Tahun 2024 di Provinsi Papua Pegunungan.
“Sesuai dengan regulasi yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Papua Pegunungan/ dimana 80% untuk anak-anak pribumi yang ada di provinsi Papua Pegunungan cakupan 8 kabupaten dan 20 persen untuk anak-anak OAP dan Non OAP istilahnya nusantara/ tetapi dalam pernyataan poin B tanda kutip menyebutkan khusus untuk anak-anak yang lahir besar di 8 Kabupaten Provinsi Papua Pegunungan.” ungkapnya Rabu (25/9) di Wamena
Pigai menilai ada beberapa kejanggalan yang terjadi terhadap hasil seleksi pemberkasan verifikasi administrasi CPNS Tahun 2024 di Provinsi Papua Pegunungan, dimana aplikasi menolak banyak sekali yang tidak memenuhi syarat dengan alasan yang tidak sesuai, seperti KTP yang tidak diaupload, disitu memang anak-anak yang labewa ini sudah mengapload dengan berkas lengkap tetapi tertulis bahwa KTP ini tidak sah.
“Kami menilai bahwa seleksi administrasi ini dilakukan bukan oleh orang pusat tetapi ada di BKPSDM Provinsi/ kelulusan administrasi ini juga oleh mereka sehingga BKPSDM provinsi tidak selektif dalam memverifikasi pemberkasan,”
Tak Puas Dengan Hasil Seleksi Admistrasi CASN
WAMENA-Himpunan lahir besar Wamena (HI-LABEWA) mendatangi kantor Badan Kepegawaian Pengambangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Papua Pegunungan menyampaikan ketidakpuasan dalam pendaftaran CASN banyak yang tidak memenuhi syarat.
Ketua HI-Labewa Samuel Pigai menyatakan pihaknya mendatangi Badan kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Papua Pegunungan untuk menyampaikan beberapa poin penting dalam menyeleksi pemberkasan Formasi CPNS Tahun 2024 di Provinsi Papua Pegunungan.
“Sesuai dengan regulasi yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Papua Pegunungan/ dimana 80% untuk anak-anak pribumi yang ada di provinsi Papua Pegunungan cakupan 8 kabupaten dan 20 persen untuk anak-anak OAP dan Non OAP istilahnya nusantara/ tetapi dalam pernyataan poin B tanda kutip menyebutkan khusus untuk anak-anak yang lahir besar di 8 Kabupaten Provinsi Papua Pegunungan.” ungkapnya Rabu (25/9) di Wamena
Pigai menilai ada beberapa kejanggalan yang terjadi terhadap hasil seleksi pemberkasan verifikasi administrasi CPNS Tahun 2024 di Provinsi Papua Pegunungan, dimana aplikasi menolak banyak sekali yang tidak memenuhi syarat dengan alasan yang tidak sesuai, seperti KTP yang tidak diaupload, disitu memang anak-anak yang labewa ini sudah mengapload dengan berkas lengkap tetapi tertulis bahwa KTP ini tidak sah.
“Kami menilai bahwa seleksi administrasi ini dilakukan bukan oleh orang pusat tetapi ada di BKPSDM Provinsi/ kelulusan administrasi ini juga oleh mereka sehingga BKPSDM provinsi tidak selektif dalam memverifikasi pemberkasan,”
