WAMENA – Dinas PUPR Papua Pegunungan memastikan usai melakukan rapat koordinasi selama 2 hari dengan 8 kabupaten ada 6 hal yang perlu untuk menjadi perhatian dalam menyatukan langkah dan memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam menyusun arah kebijakan pembangunan infrastruktur dan perumahan rakyat.
Kepala Dinas PUPR Papua Pegunungan Tunggul Wijaya Pangabean, ST, M.Sc menyatakan 5 hal yang perlu dilakukan usai pelaksanaan rakor ini adalah pertama pentingnya menyamakan persepsi antar dinas BPR di tingkat provinsi dan kabupaten dalam merumuskan kebijakan program dan kegiatan pembangunan infrastruktur dan perumahan rakyat yang sesuai dengan karakteristik wilayah Papua pegunungan
“Kedua pentingnya penguatan koordinasi lintas wilayah dan lintas sektor agar program pembangunan infrastruktur baik jalan jembatan air bersih sanitasi dan perumahan dapat selaras berjalan efektif dan efisien,” ungkapnya usai penutupan rakor selasa (24/6) di hotel baliem pilamo Wamena
Langkah Ketiga Lanjut Pangabean, pentingnya menyamakan persepsi antar dinas BPR di tingkat provinsi dan kabupaten dalam merumuskan kebijakan program dan kegiatan pembangunan infrastruktur dan perumahan rakyat yang sesuai dengan karakteristik wilayah Papua pegunungan.
Menurutnya untuk langkah ke empat pentingnya merumuskan strategi bersama dalam penyusunan rencana kerja jangka pendek jangka menengah dan jangka panjang yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal dan tantangan wilayah geografis di provinsi Papua Pegunungan.
WAMENA – Dinas PUPR Papua Pegunungan memastikan usai melakukan rapat koordinasi selama 2 hari dengan 8 kabupaten ada 6 hal yang perlu untuk menjadi perhatian dalam menyatukan langkah dan memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam menyusun arah kebijakan pembangunan infrastruktur dan perumahan rakyat.
Kepala Dinas PUPR Papua Pegunungan Tunggul Wijaya Pangabean, ST, M.Sc menyatakan 5 hal yang perlu dilakukan usai pelaksanaan rakor ini adalah pertama pentingnya menyamakan persepsi antar dinas BPR di tingkat provinsi dan kabupaten dalam merumuskan kebijakan program dan kegiatan pembangunan infrastruktur dan perumahan rakyat yang sesuai dengan karakteristik wilayah Papua pegunungan
“Kedua pentingnya penguatan koordinasi lintas wilayah dan lintas sektor agar program pembangunan infrastruktur baik jalan jembatan air bersih sanitasi dan perumahan dapat selaras berjalan efektif dan efisien,” ungkapnya usai penutupan rakor selasa (24/6) di hotel baliem pilamo Wamena
Langkah Ketiga Lanjut Pangabean, pentingnya menyamakan persepsi antar dinas BPR di tingkat provinsi dan kabupaten dalam merumuskan kebijakan program dan kegiatan pembangunan infrastruktur dan perumahan rakyat yang sesuai dengan karakteristik wilayah Papua pegunungan.
Menurutnya untuk langkah ke empat pentingnya merumuskan strategi bersama dalam penyusunan rencana kerja jangka pendek jangka menengah dan jangka panjang yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal dan tantangan wilayah geografis di provinsi Papua Pegunungan.
