WAMENA-Penjaringan aspirasi yang dilakukan dalam Reses DPRD Jayawijaya, khususnya dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menemukan sejumlah permasalahanan di Distrik Wamena Kota.
Dalam tetap muka yang dilakukan Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Jayawijaya Taufik Petrus Latuihamallo di Jalan Gatot Subroto Kota Wamena, warga menyampaikan sejumlah permasalahan yang terjadi mulai dari masalah aset pemerintah, Keamanan, Kebersihan hingga infrastruktur dalam Kota Wamena.
“Kami di Fraksi PDIP ada teman -teman di Komisi A, B dan C ini bisa didorong kesana untuk membicarakan masalah ini dan mendorong apa yang diharapkan oleh masyarakat bisa diwujud nyatakan,”ungkap Taufif, Sabtu (24/4) kemarin.
Seperti halnya masalah aset Pemda, lanjut Taufif, dirinya harus melakukan koordinasi dengan rekannya yang membidangi masalah tanah untuk bisa memanggil bidang aset dari Pemda Jayawijaya terkait dengan masalah tanah Pemerintah, dan pentanahan untuk memberikan penjelasan bagaimana status tanah yang diklaim milik pemda.
Tadi ada pernyataan dari warga kalau memang ini tanah Pemerintah maka ditunjukan buktinya, ini juga harus menjadi perhatian kita untuk meminta ditunjukan bukti surat kepemilikan tanah pemerintah atau bukan, sehingga kami juga akan memberikan jawaban kepada masyarakat dan masyarakat bisa mendapatkan jawaban dengan baik,”katanya.
Masalah lain adalah lapangan kerja, sehingga pihaknya akan memanggil OPD terkait yang bisa menciptakan lapangan kerja seperti pariwisata, usaha. “Namun kalau dilihat pertumbuhan penduduk di Jayawijaya dengan lapangan pekerjaan yang tersedia memang ada kesenjangan yang sangat jauh,”beber Taufik.
Ia juga menyatakan sumber peredaran uang di Jayawijaya hampir 90 sekian persen itu dari kegiatan pemerintah daerah, perusahaan swasta itu kecil yang bisa menciptakan perputaran uang. Peerintah harus menjadi stimulus peredara u ang, kalau kegiatan pemerintah belum jalan itu akan berpengaruh.
Sementara itu Kepala Distrik Wamena Kota Lince Kogoya mengaku masalah lain adalah kebersihan dalam Kota Wamena tahun ini dalam DPA Distrik Wamena kota tidak dapat sehingga kalau pemerintah rencanakan kembali ke OPD terkait setidaknya ada informasi tertulis supaya pekerja kebersihan di jalan itu bisa diberhentikan.
“Tanpa anggaran kebersihan dalam DPA para petugas kebersihan di Jalan ini sudah kerja selama 4 bulan dan saya tidak tahu akan seperti apa, sehingga kami akan laporkan secara tertulis ke Pemerintah khusus untuk pengelolaan dana Kebersihan di Distrik Wamena Kota khusus untuk sampah yang tidak terurus dan terurus itu tahun lalu ada tapi sekarang tidak ada ini,”bebernya. (jo/tri)
