WAMENA – Ratusan Mahasiswa Asal Kabupaten Nduga yang berkuliah di Wamena mendatangi kantor DPRD Jayawijaya guna meminta para anggota legislatif menyampaikan aspirasinya yang meminta agar para pelaku kasus pembunuhan yang disertai dengan mutilasi di Kabupaten Mimika harus diproses di Mimika, bukan di Makassar.
Penanggungjawab Aksi Inggipilik Kogoya menyatakan aksi ini merupakan aksi serentak mahasiswa Nduga di Seluruh Indonesia dan khususnya di Kota Studi Jayawijaya dan hari ini pihaknya telah menyampaikan aspirasi ke DPRD Jayawijaya, dimana tuntutan yang ingin disampaikan para pelaku yang merupakan oknum anggota TNI yang dibawah ke Makasar harus dibawah kembali ke Timika sebagai daerah lokus perkara.
“Proses hukum kepada mereka harus transparan dan didepan masyarakat agar kami masyarakat merasakan ada keadilan untuk kami oleh karena itu para pelaku harus dibawah kembali ke Timika, ini massalah kemanusiaan,” ungkapnya Senin (19/9) kemarin
Sementara itu keluarga dari 4 Korban penembakan dan Mutilasi Tarni Wandikbo pihaknya meminta Presiden RI dan Jajarannya, agar mengungkapkan motif pembunuhan dan mutilasi yang sebenarnya.
“Kami ingin keadilan harus benar -benar ada untuk orang Papua dan khususnya kami pihak keluarga kami minta kepada negara agar berhenti karena kami bosan dengan cara seperti itu,” tegasnya.
Sementara itu Kapolres Jayawijaya, AKBP. Hesman Napitupulu, SH, SIK, MH menyatakan, terkait aksi demo pihaknya telah menyiapkan pengamanan baik dari personel Polres Jayawijaya dan Brimob Nusantara, serta dari Brimob Kotaraja sehingga total personel yang diturunkan untuk pengamanan adalah 375 orang.
Sedangkan penanggungjawab aksi Inggipilik Kogoya menyatakan aksi yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia oleh mahasiswa Kabupaten Nduga ini bertujuan untuk meminta keadilan bagi 4 Korban pembunuhan dan mutilasi, tidak ada maksud yang lain lagi baik itu politik atau apapun, namun ada tekanan yang diberikan kepolisian.
“Untuk melakukan aksi ini kami singkat saja sebab kami tidak diberikan waktu yang panjang untuk menyampaikan aspirasi kami, meskipun kami sudah layangkan surat pemberitahunan sejak Sabtu bahkan sampai senin Pukul 06.00 WIT kami masih melakukan koordinasi agar aksi ini bisa dilakukan,” ungkapnya saat ditemui usai menyampaikan aspirasi ke DPRD Jayawijaya Senin (19/9) kemarin.
Ia juga menyatakan jika karena ini adalah massalah kemanusiaan maka aparat juga harus memberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan pihaknya tidak akan melakukan tindakan anarkis dan lain -lain yabng merugikan masyarakat.
Inggipilik Kogoya juga menyatakan pihaknya sudah menyampaikan surat pemberitahuan kepada Polres Jayawijaya sejak sabtu namun kami diminta kembali untuk melakukan pertemuan, terkait dengan rencana yang tidak diizinkan sebelumnya, namun kami kembali pukul 06.00 wit sehingga akhirnya diizinkan dengan syarat tak membawa 300-an massa, dan tidak mendatangkan massa dari tiga tempat.
“kami tak diijinkan membawa massa dari tiga tempat seperti Wouma, Sinakma dan Pikhe, serta waktu kami juga dibatasi,” ujarnya.
Secara terpisah Kapolres Jayawijaya AKBP Hesman Napitupulu, SH, SIK, MH menjelaskan jika kalau dibilang soal tekanan tidak ada sebenarnya, cuma kemarin pada saat surat pemberitahuan masuk pihaknya mencoba untuk menyampaikan kepada mereka dan korlapnya dipanggil untuk menjelaskan tetap pihaknya harus menjaga keamanan apalagi situasinya diketahui bersama ada aksi masyarakat di Jayapura.
“Kita hanya menginginkan jangan sampai aksi kemanusiaan yang diserukan disusupi oleh hal -hal yang lain, itu penyampaian dari anggota kita yang melakukan koordinasi dengan demonstran,” bebernya.(jo/wen)
