Sunday, April 28, 2024
27.7 C
Jayapura

Dukung Kebijakan Negara, Bukan Pemberontak

Kol Inf M Aidi ( FOTO : Elfira/Cepos)

Kapendam: Ini Bukan Pertama Kalinya Bupati Nduga Minta Tarik Pasukan

JAYAPURA- Pernaytaan  Bupati Nduga Yairus  Gwijangge, yang memerintahkan Presiden  Joko Widodo untuk  menarik pasukan non organik TNI dari Nduga guna menghentikan konflik yang terjadi di daerah tersebut, ditanggapi pihak TNI.

  “Silahkan saja meminta kalau dikasih, ini bukan pertama kalinya mereka meminta penarikan pasukan tersebut. Sejak dulu mereka meminta penarikan pasukan, namun perlu diingat bahwa  Nduga bagian daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur oleh negara,” ungkap Kapendam XVII/Cenderawasih Kol. Inf M Aidi saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos melalui telepon selulernya, Jumat (19/7).

   Ia menegaskan terkait dengan penempatan pasukan militer di manapun yang ada di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah urusan negara yang tidak bisa diganggu oleh  urusan lain.“Tidak ada sejengkalpun wilayah NKRI yang tidak  bisa dimasuki oleh  aparat keamanan,” tegas Aidi.

Baca Juga :  Tahun ini, Kembangkan 10 Hektar untuk Bawang Merah

   Selaku kepala daerah, seharusnya Yairus  Gwijangge mendukung kepentingan nasional bukan malah mendukung kepentingan para pemberontak. Dimana saat ini sedang berlangsung  proyek strategis nasional di daerah tersebut dan seorang kepala daerah wajib hukumnya mendukung kebijakan negara dengan mensukseskan pembangunan strategi negara.

   “Kalau dia tidak mendukung, itu berarti dia melakukan pembangkangan terhadap negara,” ucap Aidi.

   Menurutnya, saat ini pembangunan strategis nasional yang ada di Nduga sedang terganggu  karena adanya pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok sparatis. Sehingga itu, pembangunan infrastruktur di daerah tersebut diambil alih oleh TNI.

   TNI sendiri lanjut Aidi, tidak menutup akses untuk masuk ke daerah tersebut. Sebagaimana tertutupnya akses dikarenakan tidak ada infrastruktur.“Perlu diingat bahwa konflik yang terjadi di Nduga bukan karena  hadirnya TNI-Polri, melainkan karena adanya pemberontak yang mengangkat senjata secara illegal. Harusnya bupati bijaksana  menghimbau kepada pelaku tindakan kriminal untuk menyerahkan diri kepada hukum, bukan justru terkesan membela,” tuturnya.

Baca Juga :  Diduga Jadi Korban Penganiayaan, Mayat Ditemukan di Pinggir Jalan

  Terkait situasi terakhir di Kabupaten Nduga kata Aidi kondusif, namun situasi kondusif tersebut juga dimanfaatkan sebagian orang dengan menyebar isu ada ratusan pengungsi yang dikabarkan  meninggal dunia. Padahal, hingga saat ini Nduga tidak punya data kependudukan. (fia/tri)

Kol Inf M Aidi ( FOTO : Elfira/Cepos)

Kapendam: Ini Bukan Pertama Kalinya Bupati Nduga Minta Tarik Pasukan

JAYAPURA- Pernaytaan  Bupati Nduga Yairus  Gwijangge, yang memerintahkan Presiden  Joko Widodo untuk  menarik pasukan non organik TNI dari Nduga guna menghentikan konflik yang terjadi di daerah tersebut, ditanggapi pihak TNI.

  “Silahkan saja meminta kalau dikasih, ini bukan pertama kalinya mereka meminta penarikan pasukan tersebut. Sejak dulu mereka meminta penarikan pasukan, namun perlu diingat bahwa  Nduga bagian daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur oleh negara,” ungkap Kapendam XVII/Cenderawasih Kol. Inf M Aidi saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos melalui telepon selulernya, Jumat (19/7).

   Ia menegaskan terkait dengan penempatan pasukan militer di manapun yang ada di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah urusan negara yang tidak bisa diganggu oleh  urusan lain.“Tidak ada sejengkalpun wilayah NKRI yang tidak  bisa dimasuki oleh  aparat keamanan,” tegas Aidi.

Baca Juga :  Hari ini, 600 Personel TNI Tiba di Nduga

   Selaku kepala daerah, seharusnya Yairus  Gwijangge mendukung kepentingan nasional bukan malah mendukung kepentingan para pemberontak. Dimana saat ini sedang berlangsung  proyek strategis nasional di daerah tersebut dan seorang kepala daerah wajib hukumnya mendukung kebijakan negara dengan mensukseskan pembangunan strategi negara.

   “Kalau dia tidak mendukung, itu berarti dia melakukan pembangkangan terhadap negara,” ucap Aidi.

   Menurutnya, saat ini pembangunan strategis nasional yang ada di Nduga sedang terganggu  karena adanya pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok sparatis. Sehingga itu, pembangunan infrastruktur di daerah tersebut diambil alih oleh TNI.

   TNI sendiri lanjut Aidi, tidak menutup akses untuk masuk ke daerah tersebut. Sebagaimana tertutupnya akses dikarenakan tidak ada infrastruktur.“Perlu diingat bahwa konflik yang terjadi di Nduga bukan karena  hadirnya TNI-Polri, melainkan karena adanya pemberontak yang mengangkat senjata secara illegal. Harusnya bupati bijaksana  menghimbau kepada pelaku tindakan kriminal untuk menyerahkan diri kepada hukum, bukan justru terkesan membela,” tuturnya.

Baca Juga :  Polri Dituntut Kendalikan Situasi Kamtibmas

  Terkait situasi terakhir di Kabupaten Nduga kata Aidi kondusif, namun situasi kondusif tersebut juga dimanfaatkan sebagian orang dengan menyebar isu ada ratusan pengungsi yang dikabarkan  meninggal dunia. Padahal, hingga saat ini Nduga tidak punya data kependudukan. (fia/tri)

Berita Terbaru

Artikel Lainnya