WAMENA – Pemda Jayawijaya memastikan jika musrembang yang dilakukan kemarin merupakan Musrembang otonomi Khusus dan reguler, sehingga dilakukan penajaman untuk program yang akan dilakukan pada tahun 2025 baik yang dibiayani oleh Otsus Papua dan DAK serta DAU dari Pemerintah Pusat.
PJ Bupati JayawijayaDr. Sumule Tumbo, SE, MM menyatakan Musrembang otsus dan regular ini menjadi dasar penajaman program kegiatan prioritas TA 2025 mendatang, oleh karena itu ia memoohon kepada seluruh pemangku kepentinganuntuk terlibat langsung, oleh karena itu mereka yang diundang ini bisa terlibat dalam memusyawarahkan program prioritas layanan masyarakat kedepan.
“jadi keberhasilan dari perencanaan ini menentukan keberhasilan dari pelkayanan masyarakat kedepan, sehingga ini yang perlu kita perkuat khususnya perencanaannya sehingga anggarannya tinggal mengikuti dan ditetapkan dalam DPA,”ungkapnya Rabu (15/5) kemarin.
Menurutnya, apabila program tersebut sudah dituangkan dalam Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) maka ini yang akan menjadi dasar untuk pelaksanaan program dan kegiatan dari pemerintah daerah, oleh karena itu media harus mensosialisasikan dan mengikuti agar bisa mengkap aspirasi layanan dasar masyarakat.
“kita harapkan program layanan dasar yang diuperlukan ini bisa di musyawarahkan dengan baik agar apa yang menjadi prioritas itu bisa dilakukan ditahun yang akan datang dan disesuaikan dengan kemampuan daerah,” jelasnya.
Ia juga menekankan jika hema yang diusung dalam Tahun Anggaran TA 2025 diarahkan pada Peningkatan SDM yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prioritas pembangunan, peninkatan kualitas pendidikan, dan derajat kesehatan, peningkatan ekonomi produktif untuk mengurangi angka kemiskinan.
“kita juga perlu untuk meningkatkan tata keola pemerintahan yang baik, serta peningkatan kertiban dan kenyamanan masyarakat berdasarkan nilai -nilai keagamaan berkeadaban,”jelas Sumule Tumbo
Oleh karena itu mulai saat ini harus menghitung dengan cermat penggunaan sumberdaya pembangunan secara efektif, setiap anggaran pembiayaan yang dikeluarkan oleh OPD sebagai belanja dari pemerintah daerah sehingga harus di perhitungkan Output dan Outcomenya secara akurat terutama dari sisi kemanfaatannya.
” selain mmelakukan efisiensi dan efektifitas belanja dalam mengantisipasi keterbatasan penerimaan APBD maya saya perlu tegaskan disini kepada seluruh OPDuntuk mengambil langkah dalam pengoptimalan pendapatan melalui aset pemerintah yang yang ada dalam kewenangannya,” tutupnya. (jo)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos