WAMENA – Pemkab Nduga memastikan maksud dan tujuan mengantar dana desa (DD) ke Kampung- kampung yang dikemas dalam kunjungan kerja Bupati, ini berkaitan akses transportasi yang sulit dan pengawasan pengelolaan dana desa dari pemerintah tanpa ada intervensi apapun.
Plt Bupati Nduga Yoas Beon menyatakan pemerintah memiliki target-target yang harus dicapai, sebab jika dilihat 16 tahun atau pemerintahan awal tak pernah ada pengawasan untuk mekanisme pencairan, sehingga pengelolaan dana desa tidak teratur, meskipun dana yang beredar kabupaten Nduga itu Rp.250 sampai dengan 300 miliar bisa hilang begitu saja.
“Warga yang berhak menerima dana desa di kampung itu tidak ikut dalam pencarian dana desa di Ibukota Kabupaten Nduga di Kenyam, pendamping dan kepala kampung yang melakukan itu sendiri di Kota,”ungkapnya di Wamena Sabtu (13/9).
Menurutnya, ada kepala kampung yang bertanggungjawab kembali ke kampung dan melakukan program serta kegiatan yang sudah dibuat, ada tapi kepala kampung yang mencairkan dana itu lalu menghilang, bahkan dana desa digunakan untuk menyelesaikan masalah -masalah, hal ini karena tidak dilakukan pengawasan.
“Ini kelemahan yang terjadi selama ini, kami pemerintah punya niat baik mengontrol jalannya dana desa melalui kunjungan kerja kami membawa dana desa itu langsung kepada masyarkat, dalam kunker itu kami membawa dinas teknis BPMK dan dan kepala bank,”jelas Yoas
WAMENA – Pemkab Nduga memastikan maksud dan tujuan mengantar dana desa (DD) ke Kampung- kampung yang dikemas dalam kunjungan kerja Bupati, ini berkaitan akses transportasi yang sulit dan pengawasan pengelolaan dana desa dari pemerintah tanpa ada intervensi apapun.
Plt Bupati Nduga Yoas Beon menyatakan pemerintah memiliki target-target yang harus dicapai, sebab jika dilihat 16 tahun atau pemerintahan awal tak pernah ada pengawasan untuk mekanisme pencairan, sehingga pengelolaan dana desa tidak teratur, meskipun dana yang beredar kabupaten Nduga itu Rp.250 sampai dengan 300 miliar bisa hilang begitu saja.
“Warga yang berhak menerima dana desa di kampung itu tidak ikut dalam pencarian dana desa di Ibukota Kabupaten Nduga di Kenyam, pendamping dan kepala kampung yang melakukan itu sendiri di Kota,”ungkapnya di Wamena Sabtu (13/9).
Menurutnya, ada kepala kampung yang bertanggungjawab kembali ke kampung dan melakukan program serta kegiatan yang sudah dibuat, ada tapi kepala kampung yang mencairkan dana itu lalu menghilang, bahkan dana desa digunakan untuk menyelesaikan masalah -masalah, hal ini karena tidak dilakukan pengawasan.
“Ini kelemahan yang terjadi selama ini, kami pemerintah punya niat baik mengontrol jalannya dana desa melalui kunjungan kerja kami membawa dana desa itu langsung kepada masyarkat, dalam kunker itu kami membawa dinas teknis BPMK dan dan kepala bank,”jelas Yoas
