WAMENA – 100 Hari kerja dari Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya telah berakhir sejak Rabu (13/8) kemarin, sehingga pemerintah kembali memaparkan 12 Program Quik Wins yang dilaksanakan sejak awal masa jabatannya untuk menunjukkan komitmen dalam menjalankan visi dan misi kedepannya.
Bupati Jayawijaya Atenius Murib, SH, MH menyatakan 12 Program prioritas yang masuk dalam Quik wins Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya antara lain Pertama program rekonsiliasi kondisi daerah yang merupakan proses pencocokan dan penyesuaian data antara catatan keuangan daerah dengan kondisi aset daerah yang sebenarnya, serta dengan dokumen sumber yang terkait.
“Kedua program reformasi Birokrasi yang merupakan upaya sistematis dan terencana untuk melakukan perubahan mendasar pada struktur, sistem, dan budaya birokrasi pemerintah,”ungkapnya Kamis (14/8)
Kemudian, tiga program audit Investigasi Aset Keuangan Daerah guna melakukan serangkaian kegiatan pemeriksaan yang dirancang untuk mengungkap dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana.”jelasnya
WAMENA – 100 Hari kerja dari Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya telah berakhir sejak Rabu (13/8) kemarin, sehingga pemerintah kembali memaparkan 12 Program Quik Wins yang dilaksanakan sejak awal masa jabatannya untuk menunjukkan komitmen dalam menjalankan visi dan misi kedepannya.
Bupati Jayawijaya Atenius Murib, SH, MH menyatakan 12 Program prioritas yang masuk dalam Quik wins Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya antara lain Pertama program rekonsiliasi kondisi daerah yang merupakan proses pencocokan dan penyesuaian data antara catatan keuangan daerah dengan kondisi aset daerah yang sebenarnya, serta dengan dokumen sumber yang terkait.
“Kedua program reformasi Birokrasi yang merupakan upaya sistematis dan terencana untuk melakukan perubahan mendasar pada struktur, sistem, dan budaya birokrasi pemerintah,”ungkapnya Kamis (14/8)
Kemudian, tiga program audit Investigasi Aset Keuangan Daerah guna melakukan serangkaian kegiatan pemeriksaan yang dirancang untuk mengungkap dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana.”jelasnya
