Alasan kedua, para kepala distrik ini juga sejak dilantik tidak pernah berada di tempat tugas atau sering berada di luar daerah.
Selain berada di Timika, Nabire dan Jayapura, mereka tidak pernah melaksanakan tugas pemerintahan di tingkat bawah.
Nenu Tabuni juga mengatakan bahwa ketika dirinya melakukan kunjungan kerja ke 25 distrik, masyarakat menyampaikan aspirasi, untuk mengganti kepala distrik. Karena tidak pernah ada di tempat tugas.
“Masa aspirasi masyarakat sampaikan kepada kami, lalu kami tidak membantu masyarakat, itu nanti penilaian masyarakat kepada Pj seperti apa. Apalagi saya juga sudah Sidak ke kantor distrik, ternyata memang benar para kepala distrik tidak ada di kantor, sehingga tidak ada alasan untuk mempertahankan mereka,” tegasnya.
Nenu menambahkan bahwa tim sudah melakukan evaluasi dan menemukan hampir semua kepala distrik di 25 distrik tidak melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat distrik.
“Kepala distrik ini tidak melaksanakan pelayanan. Misalnya administrasi pemerintahan seperti pembuatan kartu keluarga, dan KTP, atau surat-surat lain yang diperlukan masyarakat. Ini sama sekali tidak berjalan,” sesalnya.
Temuan ini menurutnya, sudah ada alasan yang cukup banyak untuk mengganti mereka.
“Ini bukan karena kepentingan politik, atau Pilkada, sebab dua bulan saya sudah tahan, dan bulan ketiga kita akan ganti. Ini aspirasi masyarakat,” pungkasnya. (Diskominfo Puncak)
Alasan kedua, para kepala distrik ini juga sejak dilantik tidak pernah berada di tempat tugas atau sering berada di luar daerah.
Selain berada di Timika, Nabire dan Jayapura, mereka tidak pernah melaksanakan tugas pemerintahan di tingkat bawah.
Nenu Tabuni juga mengatakan bahwa ketika dirinya melakukan kunjungan kerja ke 25 distrik, masyarakat menyampaikan aspirasi, untuk mengganti kepala distrik. Karena tidak pernah ada di tempat tugas.
“Masa aspirasi masyarakat sampaikan kepada kami, lalu kami tidak membantu masyarakat, itu nanti penilaian masyarakat kepada Pj seperti apa. Apalagi saya juga sudah Sidak ke kantor distrik, ternyata memang benar para kepala distrik tidak ada di kantor, sehingga tidak ada alasan untuk mempertahankan mereka,” tegasnya.
Nenu menambahkan bahwa tim sudah melakukan evaluasi dan menemukan hampir semua kepala distrik di 25 distrik tidak melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat distrik.
“Kepala distrik ini tidak melaksanakan pelayanan. Misalnya administrasi pemerintahan seperti pembuatan kartu keluarga, dan KTP, atau surat-surat lain yang diperlukan masyarakat. Ini sama sekali tidak berjalan,” sesalnya.
Temuan ini menurutnya, sudah ada alasan yang cukup banyak untuk mengganti mereka.
“Ini bukan karena kepentingan politik, atau Pilkada, sebab dua bulan saya sudah tahan, dan bulan ketiga kita akan ganti. Ini aspirasi masyarakat,” pungkasnya. (Diskominfo Puncak)
