WAMENA – Aksi demo Asosiasi 328 Kepala Kampung dari 40 Distrik se Kabupaten Jayawijaya meminta kepada perbankan yang ada di wamena, seperti Bank Papua, Mandiri, BRI dan BNI untuk tidak melayani pencairan dana desa tahap I sebab masih bermasalah dengan pergantian kepala kampung serta juga agar mereka tak terdampak dari masalah itu.
Ketua Asosiasi 328 Kepala Kampung se Kabupaten Jayawijaya Naligi Kurusi menegaskan, dalam aksi demo di kantor bupati, kepala kampung sudah meminta agar dana desa tahap pertama jangan dulu dicairkan hingga masalah pergantian kepala kampung ini diselesaikan.
“Kami juga meminta kepada perbankan untuk tidak mencairkan dana desa tahap pertama sebelum masalah ini selesai, apabila dana ini dicairkan maka tentunya dari pihak bank yang akan dipersalahkan serta dan bisa berdampak serius,”tegasnya di halaman kantor Bupati Jayawijaya Senin (8/9)
Naligi menjelaskan jika saat ini masih ada masalah ada dua SK untuk jabatan kepala kampung, yang pertama SK yang lama dan teleh diperpanjang sampai dengan 2026 oleh peraturan kementrian desa, kemendagri dan Perda Pemkab Jayawijaya.
“Sementara SK yang baru ini merupakan kebijakan Bupati Jayawijaya untuk mengganti kepala kampung, oleh karena itu diharapkan kantor perbankan yang ada di Jayawijaya jangan dulu mencairkan dana desa, agar jangan sampai mereka yang terdampak dari konflik ini,” tegasnya
Ia juga menyampaikan agar perbankan yang ada di Jayawijaya bisa menghindari masalah internal antara kepala kampung dengan pemerintah daerah, dan yang utama kantor perbankan tidak menjadi korban dari masalah ini, sebab saat ini situasinya masih panas dan menghindari hal -hal yang tidak diinginkan bersama
WAMENA – Aksi demo Asosiasi 328 Kepala Kampung dari 40 Distrik se Kabupaten Jayawijaya meminta kepada perbankan yang ada di wamena, seperti Bank Papua, Mandiri, BRI dan BNI untuk tidak melayani pencairan dana desa tahap I sebab masih bermasalah dengan pergantian kepala kampung serta juga agar mereka tak terdampak dari masalah itu.
Ketua Asosiasi 328 Kepala Kampung se Kabupaten Jayawijaya Naligi Kurusi menegaskan, dalam aksi demo di kantor bupati, kepala kampung sudah meminta agar dana desa tahap pertama jangan dulu dicairkan hingga masalah pergantian kepala kampung ini diselesaikan.
“Kami juga meminta kepada perbankan untuk tidak mencairkan dana desa tahap pertama sebelum masalah ini selesai, apabila dana ini dicairkan maka tentunya dari pihak bank yang akan dipersalahkan serta dan bisa berdampak serius,”tegasnya di halaman kantor Bupati Jayawijaya Senin (8/9)
Naligi menjelaskan jika saat ini masih ada masalah ada dua SK untuk jabatan kepala kampung, yang pertama SK yang lama dan teleh diperpanjang sampai dengan 2026 oleh peraturan kementrian desa, kemendagri dan Perda Pemkab Jayawijaya.
“Sementara SK yang baru ini merupakan kebijakan Bupati Jayawijaya untuk mengganti kepala kampung, oleh karena itu diharapkan kantor perbankan yang ada di Jayawijaya jangan dulu mencairkan dana desa, agar jangan sampai mereka yang terdampak dari konflik ini,” tegasnya
Ia juga menyampaikan agar perbankan yang ada di Jayawijaya bisa menghindari masalah internal antara kepala kampung dengan pemerintah daerah, dan yang utama kantor perbankan tidak menjadi korban dari masalah ini, sebab saat ini situasinya masih panas dan menghindari hal -hal yang tidak diinginkan bersama
