WAMENA-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jayawijaya mulai menerima keluhan masyarakat terkait pekerjaan rehabilitasi jalan dalam Kota Wamena oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional (PJN) Wilayah IV Jayawijaya yang belum juga diselesaikan. Sebab, aktifitas masyarakat menjadi terhambat, bahkan juga menjadi rawan kecelakaan.
Ketua DPRD Jayawijaya Taufik Petrus Latuihamallo mengungkapkan bahwa warga mengeluh perbaikan jalan yang terkesan dibiarkan berlama-lama penyelesaiaannya. “Sebenarnya kalau dilihat pekerjaan itu sangat baik, karena ingin meningkatkan fasilitas pelayanan publik dalam hal ini jalan, tetapi yang menjadi keluhan warga adalah perbaikan atau pembangunan yang dilakukan itu tidak serta merta langsung diselesaikan, namun dibiarkan dahulu.” ungkap Petrus, Senin (9/9) kemarin.
Taufik Petrus mencontohkan, misalnya jalan dicukur, ditimbun, itu dibiarkan demikian terus sampai beberapa minggu dan itu tidak segera ditutup dengan baik. Hal ini tentunya menjadi masalah bagi pengendara atau pengguna jalan, bukan tidak sedikit kasus yang terjadi kecelakaan.
“Kerikil yang berserakan di jalan itu menyebabkan orang terjatuh, kemudian jalan ini ditutup, disana juga ditutup, terus bagaimana aktivitas masyarakat bagaimana,”bebernya
Taufik berharap kontraktor pembangunan jalan itu mencoba mencari formula yang baik. Contohnya, aktivitas yang sekarang dikerjakan siang hari itu coba dikerjakan sore hari pada saat orang sepi, masalah ini harus dipikirkan agar masyarakat juga tidak terganggu dengan pekerjaan ini.
“Memang resikonya dingin, tetapi itulah pekerjaan. Di tempat lain juga begitu, siang ini digali, besok pagi sudah licin, seharusnya di Wamena juga seperti itu,”jelasnya
Ketua DPRD juga menyatakan jika dalam rehabilitasi jalan dalam kota ini, DPRD tidak pernah menerima pemberitahuan terkait perbaikan jalan yang dibiayai oleh APBD provinsi maupun APBN. Selama ini DPRD juga buta dengan informasi pengerjaan jalan ini, menggunakan dana mana, siapa yang mengerjakan,
“DPRD juga tidak pernah tahu soal itu, padahal jika dilihat kembali Jayawijaya itu di wilayah kerja kami, sehingga sudah sepantasnya kami juga tahu dengan adanya pekerjaan ini,”tegasnya
Masalah lain, lanjut Taufik, adalah persoalan galian C dimana Jayawijaya dirugikan. Dimana yang menjadi pertanyaan apakah mereka betul-betul bayar pajak pengambilan galian C. Beberapa kali pertemuan dengan SKPD terkait misalnya BPKAD mereka sampaikan terlalu sedikit sekali penerimaan daerah dari galian C.
“Coba dilihat, berapa panjang jalan dan lebar jalan yang dibuat, tetapi hasil galian C yang diterima daerah tidak memadai. Kami justru menanggung akibat resiko pengambilan galian C itu dengan adanya abrasi dan ini menurut saya mesti kita pikirkan bersama. Jangan nanti masalah baru Pemda Jayawijaya dilibatkan,”katanya. (jo/tri)
