WAMENA – Pemuda Wio yang tergabung dalam Tim Wiolege Wiokuluanen temukan kejanggalan terkait rencana pembangunan dari Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). yang masih pro kontra karena kawasan itu lahan garapan Petani di sepanjang Molama (dari Pawikama – Kampung Logonowa, perbatasan distrik Welesi sampai dengan Ue Aput – kali balim, Kampung Wesakma).
ketua Tim Wiolege Wiokuluanen Melky Wetipo menyatakan Menjelang rencana kunjungan kerja dari Wakil Presiden RI Maa’ruf Amin ke Wamena Provinsi Papua pegunungan pihaknya menemukan beberapa kejanggalan mendasar terkait Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Provinsi Papua Pegunungan, yang pertama lokasi ini adalah lahan garapan ekonomi masyarakat yang mayoritas adalah petani dan merupakan lahan terakhir untuk masyarakat Wio yang berjumlah ratusan ribu jiwa.
“lahan Molama adalah tempat Garapan kebun suku kerabat (Lani, Yali, Nduga, dll). Kami menegaskan bahwa Tanah Wio yang lebih luas dan produktif sudah diserahkan untuk pusat pemerintahan Ibu Kota Kabupaten Jayawijaya, maka jangan lagi rebut tanah Wio yang tersisa ini, “tegasnya Senin (3/6) di Wamena
kedua Masyarakat Wouma-Wio tidak diberikan penjelasan yang menyeluruh tentang batas-batas tanah yang diambil untuk Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan dimaksud, Tidak ada penjelasan yang komprehensif mengenai dampak-dampak baik positif maupun negatif yang bersifat jangka pendek maupun jangka Panjang. Termasuk bagaimana dampak kehadiran perkantoran Gubernur bagi anak cucu generasi yang akan datang.
“ketiga Pemilihan Kawasan Pusat Pemerintahan di batas wilayah Wouma dan Welesi ini telah melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2011-2031. Dalam RTRW menyebutkan bahwa distrik Wouma tergolong kawasan pertanian lahan kering datar bukan untuk pembangunan pusat pemerintahan.” jelas Wetipo
Menurutnya, Untuk kejanggalan ke empat Masyarakat tidak pernah membaca dan mendapatkan sosialisasi mengenai kajian akademis atau Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dari rencana Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan di daerah Wouma.
“Dari beberapa poin diatas, kami Tim Wiolege Wiokuluanen menyimpulkan bahwa kehadiran KIPP akan menghancurkan tatanan kehidupan masyarakat dan generasi kami yang akan datang.”Kata Melky Wetipo.
Untuk itu, Tim Wiolege Wiokuluanen menyampaikan kepada publik bahwa tidak menolak pembangunan, namun menolak pembangunan KIPP Provinsi Papua Pegunungan diatas tahan garapan yang merupakan sumber perekonomian masyarakat.
Ia juga mengajak seluruh lapisan Masyarakat Wio dan suku kerabat yang berdomosili di Wamena untuk hadir dalam Seminar Sehari Pro kontra Penempatan Kantor Gubernur ditanah garapan ekonomi warga di Wouma , sub Suku Wio bertempat di Aula Dekenat Wamena, Kabupaten Jayawijaya, pada Hari Selasa, 4 Juni 2024. (jo)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
