“Dulu saya duduk paling belakang dan peringkat ke 34 dari 35 siswa, artinya kedua dari belakang. Tapi hari ini, Puji Tuhan saya bisa jadi pilot, bupati, dan gubernur,” ujarnya.
Selain itu, ia menyoroti program beasiswa yang kerap diberikan tanpa proses seleksi yang ketat. Menurutnya, yang dibutuhkan Papua bukanlah banyaknya pelajar yang dikirim ke luar daerah atau luar negeri, melainkan kualitas lulusan yang benar-benar siap membangun negeri.
“ Satu atau dua, tapi dia qualified. Satu atau dua, tapi dia bisa kerja dan dihargai orang lain. Itu yang kita butuhkan untuk merubah negeri ini,” jelas mantan Bupati Paniai.
Melalui kebijakan pembangunan sekolah dan asrama, Nawipa berharap anak-anak dari daerah konflik maupun wilayah terpencil memiliki kesempatan pendidikan yang setara. Ia menegaskan program ini gratis sehingga tidak ada lagi alasan dari orang tua untuk menolak.
“Kalau orang tua tidak datang waktu pertemuan, ada sanksi SP1, SP2, dan SP3 hingga anaknya dikeluarkan. Karena pendidikan ini tanggung jawab bersama,” pungkas Gubernur Papua Tengah.(tft/fia)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
“Dulu saya duduk paling belakang dan peringkat ke 34 dari 35 siswa, artinya kedua dari belakang. Tapi hari ini, Puji Tuhan saya bisa jadi pilot, bupati, dan gubernur,” ujarnya.
Selain itu, ia menyoroti program beasiswa yang kerap diberikan tanpa proses seleksi yang ketat. Menurutnya, yang dibutuhkan Papua bukanlah banyaknya pelajar yang dikirim ke luar daerah atau luar negeri, melainkan kualitas lulusan yang benar-benar siap membangun negeri.
“ Satu atau dua, tapi dia qualified. Satu atau dua, tapi dia bisa kerja dan dihargai orang lain. Itu yang kita butuhkan untuk merubah negeri ini,” jelas mantan Bupati Paniai.
Melalui kebijakan pembangunan sekolah dan asrama, Nawipa berharap anak-anak dari daerah konflik maupun wilayah terpencil memiliki kesempatan pendidikan yang setara. Ia menegaskan program ini gratis sehingga tidak ada lagi alasan dari orang tua untuk menolak.
“Kalau orang tua tidak datang waktu pertemuan, ada sanksi SP1, SP2, dan SP3 hingga anaknya dikeluarkan. Karena pendidikan ini tanggung jawab bersama,” pungkas Gubernur Papua Tengah.(tft/fia)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
