Ketua DPRD: Masyarakat Minta Bupati Berkantor di Tolikara

JAYAPURA-Ketua DPRD Kabupaten Tolikara Sonny Wanimbo mengaku sebagai representatif  masyarakat Tolikara ia meminta Bupati Tolikara Usman G Wanimbo harus kembali berkantor di Tolikara karena masa jabatan belum berakhir. 

  “Bupati masih beraktifitas  di luar kabupaten, sementara masyarakat, para orang tua masih butuh pelayanan di Tolikara. Sementara Tolikara sudah masuk kategori zona hijau, dan instruksi pemerintah pusat sudah new normal, jadi harus berkantor kembali   di Tolikara,” katanya  di Jayapura, Rabu (2/7).

  Soal bantuan Pemda Tolikara di Kota Jayapura dan Sentani, Sonny menilai hal ini baik, tapi salah sasaran. Sebab, Pemkab  tidak menyerahkan langsung di masyarakat di Kampung – kampung di pedalaman Tolikara.

  “Ini bukan wilayah hukum Tolikara dan mereka (masyarakat Tolikara) disini dapat bantuan dari Pemerintah Provinsi dan Kota Jayapura, Kabupaten dan Pemerintah lain, sementara di kampung – kampung belum ada bantuan sampai sekarang, maka harus carter pesawat ke darah terpencil berikan bantuan karena mereka kasihan belum tersentuh bantuan sampai saat ini,” tegasnya prihatin.

  Menurutnya, Bupati boleh saja  mengutamakan agenda politik,  tapi jangan korbankan bantuan milik  masyarakat yang ada di kampung – Kampung di Tolikara. “Kami minta  Bupati harus kembali melayani di Kabupaten tolikara, meski wakil bupati ada di daerah, tapi kewenangan juga masih di Bupati ini juga masalah internal,  sehingga kewenangan sangat dibatasi, maka masyarakat minta Bupati harus ke Kabupaten karena mereka yang memilih bupati,” katanya. (oel/tri)

JAYAPURA-Ketua DPRD Kabupaten Tolikara Sonny Wanimbo mengaku sebagai representatif  masyarakat Tolikara ia meminta Bupati Tolikara Usman G Wanimbo harus kembali berkantor di Tolikara karena masa jabatan belum berakhir. 

  “Bupati masih beraktifitas  di luar kabupaten, sementara masyarakat, para orang tua masih butuh pelayanan di Tolikara. Sementara Tolikara sudah masuk kategori zona hijau, dan instruksi pemerintah pusat sudah new normal, jadi harus berkantor kembali   di Tolikara,” katanya  di Jayapura, Rabu (2/7).

  Soal bantuan Pemda Tolikara di Kota Jayapura dan Sentani, Sonny menilai hal ini baik, tapi salah sasaran. Sebab, Pemkab  tidak menyerahkan langsung di masyarakat di Kampung – kampung di pedalaman Tolikara.

  “Ini bukan wilayah hukum Tolikara dan mereka (masyarakat Tolikara) disini dapat bantuan dari Pemerintah Provinsi dan Kota Jayapura, Kabupaten dan Pemerintah lain, sementara di kampung – kampung belum ada bantuan sampai sekarang, maka harus carter pesawat ke darah terpencil berikan bantuan karena mereka kasihan belum tersentuh bantuan sampai saat ini,” tegasnya prihatin.

  Menurutnya, Bupati boleh saja  mengutamakan agenda politik,  tapi jangan korbankan bantuan milik  masyarakat yang ada di kampung – Kampung di Tolikara. “Kami minta  Bupati harus kembali melayani di Kabupaten tolikara, meski wakil bupati ada di daerah, tapi kewenangan juga masih di Bupati ini juga masalah internal,  sehingga kewenangan sangat dibatasi, maka masyarakat minta Bupati harus ke Kabupaten karena mereka yang memilih bupati,” katanya. (oel/tri)