MERAUKE-Petani di Merauke mengeluhkan tidak tersedianya BBM baik Solar maupun premium bagi petani, sehingga menyulitkan para petani saat mengolah sawah maupun ketika panen tiba. Pasalnya, saat ini hampir semua mengunakan alat mesin pertanian (alsintan).
Keluhan ini disampaikan petani di hadapan Bupati Merauke Frederikus Gebze, SE, M.Si saat melakukan panen raya rendengan di Kampung Muram Sari, Semangga Merauke. Bahkan menurut petani setempat, bahwa pernah hampir membawa semua mesin pertanian seperti jonder, handtraktor ke lingkaran Brawijaya sebagai bentuk protes karena petani kesulitan mendapatkan BBM. Kalauun ada, sudah dengan harga nonsubsidi yakni Rp 10.000 perliter.
“Kami harap kepada Bupati Merauke untuk dapat membantu kami petani dan bisa memperhatikan soal kebutuhan BBM ini. Karena ini menjadi persoalan setiap tahunnya,’’ kata seorang petani.
Menurutnya, membawa jerigen ke SPBU tidak diperbolehkan, bahkan dilarang. Menurut petani, bahwa jika petani menggunakan BBM non subsidi itu sangat berat bagi petani. Pasalnya, saat ini biaya operasional setiap hektarnya rata-rata sekitar Rp 17 juta.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Merauke Frederikus Gebze meminta Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Merauke untuk menghitung seluruh kebutuhan BBM Solar tersebut setiap wilayah mulai dari pengolahan lahan, panen sampai pada pengeringan. Sehingga dari kebutuhan petani tersebut dapat diusulkan ke BP Migas untuk kuota khusus BBM bagi petani.
“Pertama, harus dihitung luas lahan yang akan diolah sesuai dengan target yang dicapai. Untuk setiap hektar, berapa liter BBM yang akan dihabiskan. Dari situ bisa dihitung berapa kebutuhan BBM setiap tahunnya,’’tandasnya. (ulo/tri)
MERAUKE-Petani di Merauke mengeluhkan tidak tersedianya BBM baik Solar maupun premium bagi petani, sehingga menyulitkan para petani saat mengolah sawah maupun ketika panen tiba. Pasalnya, saat ini hampir semua mengunakan alat mesin pertanian (alsintan).
Keluhan ini disampaikan petani di hadapan Bupati Merauke Frederikus Gebze, SE, M.Si saat melakukan panen raya rendengan di Kampung Muram Sari, Semangga Merauke. Bahkan menurut petani setempat, bahwa pernah hampir membawa semua mesin pertanian seperti jonder, handtraktor ke lingkaran Brawijaya sebagai bentuk protes karena petani kesulitan mendapatkan BBM. Kalauun ada, sudah dengan harga nonsubsidi yakni Rp 10.000 perliter.
“Kami harap kepada Bupati Merauke untuk dapat membantu kami petani dan bisa memperhatikan soal kebutuhan BBM ini. Karena ini menjadi persoalan setiap tahunnya,’’ kata seorang petani.
Menurutnya, membawa jerigen ke SPBU tidak diperbolehkan, bahkan dilarang. Menurut petani, bahwa jika petani menggunakan BBM non subsidi itu sangat berat bagi petani. Pasalnya, saat ini biaya operasional setiap hektarnya rata-rata sekitar Rp 17 juta.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Merauke Frederikus Gebze meminta Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Merauke untuk menghitung seluruh kebutuhan BBM Solar tersebut setiap wilayah mulai dari pengolahan lahan, panen sampai pada pengeringan. Sehingga dari kebutuhan petani tersebut dapat diusulkan ke BP Migas untuk kuota khusus BBM bagi petani.
“Pertama, harus dihitung luas lahan yang akan diolah sesuai dengan target yang dicapai. Untuk setiap hektar, berapa liter BBM yang akan dihabiskan. Dari situ bisa dihitung berapa kebutuhan BBM setiap tahunnya,’’tandasnya. (ulo/tri)