MERAUKE-Kantor Pos Merauke mulai menyalurkan Bantuan Tunai Langsung (BLT) sebesar Rp 600.000 kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di halaman Kantor Pos Merauke, Jalan Brawijaya Merauke, Senin (18/5). Bupati Merauke Frederikus Gebze secara simbolis menyerahkan secara langsung BLT tersebut kepada 3 KPM.
Laporan dari Dinas Sosial Kabupaten Merauke menyebutkan bahwa bantuan tunai dampak Covid-19 yang lewat kantor Pos sebanyak 4.002 KPM untuk 14 dari 20 distrik yang ada di Merauke. Artinya, ada 6 distrik yang warganya tidak tercatat sebagai penerima BLT PKM tersebut. Keenam Distrik tersebut adalah Kimaam, Waan, Tabonji, Ilwayab,Kaptel dan Tubang.
Sedangkan distrik mendapatkan KPM adalah Distrik Merauke, Semangga, Tanah Miring, Jagebob, Kurik, Animha, Malid, Okaba, Ngguti, Sota, Naukenjerai, Muting, Ulilin, dan Elikobel. Penyaluran BLT KPM lewat PT Pos di hari pertama tersebut dikhususkan untuk Distrik Merauke.
Bupati Merauke Frederikus Gebze saat menyerahkan secara simbolis tersebut menjelaskan bahwa penyaluran BLT PKM ini merupakan salah satu program pemerintah pusat lewat instruksi Presiden dan Kementerian Sosial membagi dari beberapa program yang sudah pernah dilaksanakan, antara lain, PKH, dan beberapa bantuan seperti e-Warung.
“Dan sekarang ada lagi bantuan sosial tunai yang mungkin sering kita dengar dapat per keluarga Rp 600.000 perbulan selama 3 bulan,’’ jelasnya.
Selain itu, juga ada bantuan dari pemerintah daerah, ada bantuan dari kelompok-kelompok organisasi. “Semua orang baik secara organisasi maupun lembaga peduli untuk meringankan beban masyarakat. Termasuk juga pemerintah daerah,” terangnya.
Namun salah satu menjadi acuan atau dasar dalam hal pemberian bantuan tersebut adalah identitas diri baik KTP maupun kartu keluarga. “Jadi dasar pemberian bantuan ini berbasis data. Kalau belum dapat bantuan yang sebenarnya layak meneirma bantuan karena keluarga yang bersangkutan belum terdata,’’tandas bupati.
Karena itu, kepada seluruh masyarakat Kabupaten Merauke, ia mengingatkan bahwa identitas diri baik KTP maupun kartu keluarga tersebut sangat penting. “Kalau belum terdata, mungkin petugas yang belum menjangkau ataukah dari kita sendiri yang kurang proaktif,’’ katanya.
Karena itu, ia meminta kepada seluruh masyarakat apabila belum memiliki identitas untuk segera melengkapi. ‘’Karena identitas itu sangat penting. Jangan sampai ada bantuan seperti yang seharusnya dapat karena kurang mampu tapi akhirnya tidak dapat bantuan karena memang belum terdata, sehingga yang disalahkan pemerintah,” tandasnya. (ulo/tri)
