MERAUKE- Anggota DPRD Merauke, Moses Kaibu meminta ASN yang ada di lingkungan Pemkab Merauke yang saat ini menduduki jabatan agar tidak perlu risau dengan belum adanya pelantikan pejabat, apakah nantinya masih akan mendapatkan jabatan atau tidak.
Apalagi jika pada Pilkada lalu terang-terangan mendukung salah satu pasangan calon bupati. Pasalnya, Politisi Partai Gerindra menilai bahwa dengan adanya pembentukan Provinsi Papua Selatan (PPS) yang ibukotanya ada di Merauke, maka semuanya akan mendapatkan jabatan.
‘Saya sampaikan bahwa Merauke ini menjadi ibukota dari PPS sehingga semua pasti akan terakomodir, baik itu sebagai lawan politik maupun sebagai teman politik saat Pilkada lalu. Semuanya pasti akan mendapatkan jabatan. Karena provinsi ini ada di Merauke, bukan di kabupaten lain, ” kata Moses Kaibu kepada wartawan menanggapi pertanyaan wartawan di sela-sela mendampingi bupati Sidak ke kandang ternak ayam PT Harvest Pulus Papua, Jumat (18/2).
Moses Kaibu meminta untuk mengatasi kegelisahan itu. Karena pemimpin, namanya ASN sesuai dengan pernyataan pak bupati bahwa beliau akan melihat dari kinerja ASN. ”Kalau kita merasa gelisah, maka menunjukkan kinerja pemerintahan selama ini tidak berjalan dengan baik. Sebagai ASN yang baik, harus melaksanakan aktivitas sebagai ASN dan taat kepada aturan ASN,” tandasnya.
maka itu menunjukkan kinerja pemerintahan selama ini tidak berjalan dengan baik. Sebagai ASN yang baik, harus melaksanakan aktivitas sebagai ASN dan taat kepada aturan ASN,” tandasnya. maka itu menunjukkan kinerja pemerintahan selama ini tidak berjalan dengan baik. Sebagai ASN yang baik, harus melaksanakan aktivitas sebagai ASN dan taat kepada aturan ASN,” tandasnya.
Soal belum adanya pelantikan, Moses Kaibu menilai bahwa belum adanya pelantikan itu dikarenakan audit yang dilakukan BPK terkait pengelolaan keuangan di Pemkab Merauke keseluruhan OPD. Karena sesuai aturan BPK, kata Musa tidak boleh ada kegiatan apapun yang dilakukan.
”Sehingga pelantikan yang akan dilaksanakan di bulan ini karena pemeriksaan atau audit yang dilakukan oleh BPK itu,” jelas anggota Komisi A ini. Selain itu, jelas dia, berkaitan dengan persiapan pemekaran Provinsi Papua Selatan. Bupati, jelas Moses Kaibu melakukan beberaa hal, minimal orang Merauke juga nantinya bisa mendapatkan kesempatan di posisi provinsi itu. (ulo/th)
