alexametrics
27.7 C
Jayapura
Tuesday, June 21, 2022

Informasi Publik Merupakan Hak Asasi Semua Orang

Asisten II Setda  Kabupaten  Merauke  Sunarjo bersama dengan pejabat  pengelola informasi  Provinsi dan Keminfo  RI saat membuka Bimtek penyusuna Pengelolaan  Informasi Publik dan Dokumentasi Kabupaten Merauke, Kamis (17/10). ( FOTO  Sulo/Cepos   )

MERAUKE- Asisten  II Setda  Kabupaten Merauke  Sunarjo, S.So menegaskan  bahwa  informasi  publik  merupakan  hak asasi  bagi seorang , diberitahu untuk hal-hal yang perlu diberi   tahu. Namun tidak  diberi tahu   hal-hal yang  tidak boleh disebarkan  apabila  informasi  tersebut memancing, mengiring opini dan pendapat pada tataran konflik sosial.  

  “Apalagi  menjelek-jelekan pribadi   bagi organisasinya.   Ini sangat tabu  bagi setiap  ASN. “tegas  mantan Wakil Bupati  Merauke ini  pada saat membuka  bimbingan  tehnis  penyusunan daftar informasi  publik  pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten  Merauke, Kamis   (17/10).  

   Sunarjo menjelaskan, bahwa 2-3 hari lalu,   pada saat peresmian  Palapa Ring, Bupati  Merauke  telah berkomunikasi langsung  dengan  Presiden   Joko  Widodo.  Dengan adanya  Palapa Ring ini diharapkan  informasi secara  cepat, tepat, mudah dan akurat . Menurutnya,  jika  informasi  tol ini dipergunakan secara benar maka  pembangunan di daerah  ini akan  berjalan dengan  cepat. Namun sebaliknya, jika  informasi   tersebut  tidak dikelola dengan baik  dan dipergunakan  salah seperti menyebarkan  fitnah, menyerang pribadi orang atau menyebarkan hoax  maka  yang  nantinya akan berhadapan dengan  aparat  hukum.     

Baca Juga :  Pertengahan Tahun, 262 Istri Bakal Jadi Janda

   Kaitannya dengan   Bimtek tersebut,  Sunarjo  berharap akan   memberikan    hasil   memuaskan  dalam pengelolaan informasi  publik dan dokumentasi di setiap   OPD masing-masing. ‘’Jangan sampai kegiatan seperti  terkesan   hanya sekadar proyek  dan penting selesai tapi    inflementasinya tidak ada.   Kalau lihat dari judulnya, maka kegiatan   ini sangat  bagus   bagi kita semua degan menghadirkan  narasumber yang  tahu kepada kita  yang tidak tahu menjadi  tahu.  Kalau  kita semua sudah tahu, maka jangan pura-pura menjadi tidak tahu. lebih parah lagi kalau kita bermasa bodoh. Karena setiap  anggaran yang kita keluarkan  harus  memberikan  dampak bagi  pembangunan daerah ini,’’ katanya.

Baca Juga :  Internet Putus, PN Merauke Gelar Sidang Secara Offline 

    Sementara itu,  Kepala  Dinas  Kominfo Kabupaten Merauke  Yohanes  Samkakai mengungkapkan  kegiatan yang berlangsung sehari ini diikuti 65 peserta   yakni sekretaris  dari setiap OPD, badan dan dinas  serta sekretaris 20 distrik dan sekertaris 11 kelurahan. (ulo/tri)

Asisten II Setda  Kabupaten  Merauke  Sunarjo bersama dengan pejabat  pengelola informasi  Provinsi dan Keminfo  RI saat membuka Bimtek penyusuna Pengelolaan  Informasi Publik dan Dokumentasi Kabupaten Merauke, Kamis (17/10). ( FOTO  Sulo/Cepos   )

MERAUKE- Asisten  II Setda  Kabupaten Merauke  Sunarjo, S.So menegaskan  bahwa  informasi  publik  merupakan  hak asasi  bagi seorang , diberitahu untuk hal-hal yang perlu diberi   tahu. Namun tidak  diberi tahu   hal-hal yang  tidak boleh disebarkan  apabila  informasi  tersebut memancing, mengiring opini dan pendapat pada tataran konflik sosial.  

  “Apalagi  menjelek-jelekan pribadi   bagi organisasinya.   Ini sangat tabu  bagi setiap  ASN. “tegas  mantan Wakil Bupati  Merauke ini  pada saat membuka  bimbingan  tehnis  penyusunan daftar informasi  publik  pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten  Merauke, Kamis   (17/10).  

   Sunarjo menjelaskan, bahwa 2-3 hari lalu,   pada saat peresmian  Palapa Ring, Bupati  Merauke  telah berkomunikasi langsung  dengan  Presiden   Joko  Widodo.  Dengan adanya  Palapa Ring ini diharapkan  informasi secara  cepat, tepat, mudah dan akurat . Menurutnya,  jika  informasi  tol ini dipergunakan secara benar maka  pembangunan di daerah  ini akan  berjalan dengan  cepat. Namun sebaliknya, jika  informasi   tersebut  tidak dikelola dengan baik  dan dipergunakan  salah seperti menyebarkan  fitnah, menyerang pribadi orang atau menyebarkan hoax  maka  yang  nantinya akan berhadapan dengan  aparat  hukum.     

Baca Juga :  Pertengahan Tahun, 262 Istri Bakal Jadi Janda

   Kaitannya dengan   Bimtek tersebut,  Sunarjo  berharap akan   memberikan    hasil   memuaskan  dalam pengelolaan informasi  publik dan dokumentasi di setiap   OPD masing-masing. ‘’Jangan sampai kegiatan seperti  terkesan   hanya sekadar proyek  dan penting selesai tapi    inflementasinya tidak ada.   Kalau lihat dari judulnya, maka kegiatan   ini sangat  bagus   bagi kita semua degan menghadirkan  narasumber yang  tahu kepada kita  yang tidak tahu menjadi  tahu.  Kalau  kita semua sudah tahu, maka jangan pura-pura menjadi tidak tahu. lebih parah lagi kalau kita bermasa bodoh. Karena setiap  anggaran yang kita keluarkan  harus  memberikan  dampak bagi  pembangunan daerah ini,’’ katanya.

Baca Juga :  Pedagang Pasar Wamanggu Tunggak Sewa Kios Rp 2,5 Miliar

    Sementara itu,  Kepala  Dinas  Kominfo Kabupaten Merauke  Yohanes  Samkakai mengungkapkan  kegiatan yang berlangsung sehari ini diikuti 65 peserta   yakni sekretaris  dari setiap OPD, badan dan dinas  serta sekretaris 20 distrik dan sekertaris 11 kelurahan. (ulo/tri)

Berita Terbaru

Artikel Lainnya

/