MERAUKE– Pemerintah Provinsi Papua Selatan di tyahun 2026 ini mendorong 53 program kegiatan yang hampir seluruhnya pembangunan infrastruktur itu ke Pemerintah Pusat untuk dibiayai APBN lewat Kementrian dan Lembaga.
Koordinator Penyusunan Program Strategis Papua Selatan Sunarjo, S.Sos yang juga menjabat sebagai Asisten II Setda Papua Selatan mengungkapkan, 53 program tersebut didorong ke Pemerintah Pusat karena Transfer Keuangan Daerah (TKD) yang diterima Pemerintah Provinsi Papua Selatan terus berkurang sejak provinsi ke-35 di Indonesia itu terus mengalami pengurangan.
Mantan Wakil Bupati Merauke ini menyebut di tahun 2023, Pemprov Papua Selatan menerima TKD sebesar Rp 1,75 triliun. Kemudian di tahun 2024 turun menjadi Rp Rp 1,5 triliun. Lalu di tahun 2025 turun lagi menjadi Rp 1,25 triliun dan di tahun 2026 dana TKD yang diterima Pemprov Papua Selatan tinggal Rp 750 miliar.
‘’Jadi dalam 3 tahun terakhir sejak provinsi ini berdiri di bulan November 2022, TKD kita berkurang sekitar Rp 1 triliun,’’ katanya.
Sebagai daerah otonom baru dengan TKD yang tinggal Rp 750 miliar tersebut lanjut Sunarjo, bisa memenuhi kebutuhan sehingga dengan adanya peluang yang diberikan oleh negara untuk usulan program strategis nasional lewat APBN.
‘’Dengan adanya PSN di wilayah kita, gubernur memberikan kewenangan kepada saya untuk mengkoordinasikan perencanaan usulan. Kami duduk dengan Baperinda bersama teman-teman dan telah mengusulkan 53 program dari Papua Selatan untuk dibiayai dana APBN.
MERAUKE– Pemerintah Provinsi Papua Selatan di tyahun 2026 ini mendorong 53 program kegiatan yang hampir seluruhnya pembangunan infrastruktur itu ke Pemerintah Pusat untuk dibiayai APBN lewat Kementrian dan Lembaga.
Koordinator Penyusunan Program Strategis Papua Selatan Sunarjo, S.Sos yang juga menjabat sebagai Asisten II Setda Papua Selatan mengungkapkan, 53 program tersebut didorong ke Pemerintah Pusat karena Transfer Keuangan Daerah (TKD) yang diterima Pemerintah Provinsi Papua Selatan terus berkurang sejak provinsi ke-35 di Indonesia itu terus mengalami pengurangan.
Mantan Wakil Bupati Merauke ini menyebut di tahun 2023, Pemprov Papua Selatan menerima TKD sebesar Rp 1,75 triliun. Kemudian di tahun 2024 turun menjadi Rp Rp 1,5 triliun. Lalu di tahun 2025 turun lagi menjadi Rp 1,25 triliun dan di tahun 2026 dana TKD yang diterima Pemprov Papua Selatan tinggal Rp 750 miliar.
‘’Jadi dalam 3 tahun terakhir sejak provinsi ini berdiri di bulan November 2022, TKD kita berkurang sekitar Rp 1 triliun,’’ katanya.
Sebagai daerah otonom baru dengan TKD yang tinggal Rp 750 miliar tersebut lanjut Sunarjo, bisa memenuhi kebutuhan sehingga dengan adanya peluang yang diberikan oleh negara untuk usulan program strategis nasional lewat APBN.
‘’Dengan adanya PSN di wilayah kita, gubernur memberikan kewenangan kepada saya untuk mengkoordinasikan perencanaan usulan. Kami duduk dengan Baperinda bersama teman-teman dan telah mengusulkan 53 program dari Papua Selatan untuk dibiayai dana APBN.
