MAPPI – Penjabat Bupati Mappi, Michael R. Gomar, S.,STP, M.,Si menerima Piala dan piagam penghargaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Award 2023 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam kategori realisasi Peningakatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ini merupakan Piagam Penghargaan yang kelima yang diterima oleh Pj Bupati Mappi dalam kurun waktu 10 bulan terakhir.
Penyerahan Piala dan Piagam Penggharagaan tersebut dilaksanakan dalam kegiatan APBD Award 2023 dan Rapat koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah (Keuda) Tahun 2023.
Piala dan piagam penghargaan tersebut diterima langsung oleh Penjabat Bupati Mappi, Michael Gomar yang diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, BA., MA., Ph.D., yang diwakili oleh, Direktur Institute and wholesale bussines Bank BRI Agus Noorsanto sebagai Bank Mitra Utama Kemnetrian Dalam Negeri di Jakarta, Kamis (16/3/2023).
Kegiatan tersebut secara resmi dibuka Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), John Wempi Wetipo, SH.,M.H. yang turut dihadiri oleh, Direktur Jendral Bina Keuangan Daerah, Dr. Drs Agus Fathoni, M.Si, Direktur Institute and wholesale bussines Bank BRI Agus Noorsanto serta sejumlah Gubernur, Bupati dan Walikota.
Wamendagri, John Wempi Wetipo dalam sambutannya menyampaikan, guna mendorong kinerja pengelolahan keuangan daerah yang dapat mendukung penangan inflasi penyelesaian permasalahn stunting dan kemiskinan extrem perlu dilakukan upaya percepatan penyerapan realisasi APBD. Upaya realisasi APBD sejak awal tahun perlu dilakukan sehingga dapat meningkatkan belanja Rumah Tangga yang pada akhirnya meningkatkan perekonomian masyarakat, selain itu dengan lancarnya belanja APBD tersebut akan mendorong belanja pihak swasta sehingga perekonomian daerah akan berkembang lebih baik.
Wamendagri emngatakan, Realisasi pendapatan Negara APBN tahun anggaran 2022 sebesar 115,90 persen atau 2.626 triliun sementara realisasi pendapatan daerah sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar 97,76 persen atau 1.168 Triliun realisasi pendapatan daerah tersebut meningkat 1,60 persen dari realisasi pendapatan pada 31 Desember tahun 2021 yaitu sebesar 96,16 persen atau 1.123 Triliun. Dari segi pendapatan rata –rata provinsi 99,16 persen atau 349 triliun bila dibandingkan year on year dengan 31 desember 2021 rata –rata provinsi 99,52 persen atau Rp. 354 Triliun lebih rendah 0,36 persen. Sedangkan realisasi pendapatan rata –rata kabupaten yaitu 97, 38 persen atau Rp. 668 triliun bila dibandingkan dengan year on year 31 desember 2021 rata –rata kabupaten 94,86 persen atau Rp. 629 triliun lebih tinggi 2,53 persen.
Wamendagri menuturkan, sejalan dengan kabupaten realisasi pendapatan rata –rata kota 96,27 persen atau Rp. 150 triluin bila dibanding year on year dengan 31 desember 2021 rata –rata kota 94,17 persen atau 139 triliun lebih tinggi 2,10 persen.
“Peserta rakor yang berbahagia realisasi belanja Negara pada APBN tahun 2022 sebesar 99,50 persen atau 3.090 triliun, sementara realisasi belanja daerah sampai 31 desember 2022 sbeesar 88,40 persen atau Rp. 1.158 trilun atau terdapat kenaikan 2,24 persen dari realisasi belanja pada 31 desember 2021 sebesar 86,16 persen atau 1.098 trilliun. Untuk provinsi realisasi belanja rata –rata 90,48 persen atau Rp. 344 triliun sementara realisasi belanja rata –rata Kabupaten 87,66 persen atau Rp.661 trilliun,” terang Wamendagri.
Wamendagri menuturkan, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri penyebab lambatnya realisasi belanja APBD tahun 2022 antara lain pelaksanaan lelang terlambat, karena pada umumnya proses lelang baru dimulai pada bulan april bahkan ada yang baru dimulai pada bulan agustus atau September. Perencanaan Detail Engginering Desaign (DID) pada tahun anggaran yang sama dengan kegiatan fisik sehingga apabila perencanaan DED terlambat menyebabkan kegiatan fisik menjadi terlambat. keterlambatan penetapan pejabat pengelolah keuangan dan pejabat pengadaan barang dan jasa. Keterlambatan penetapan petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) dari kementerian atau lembaga. Kegiatan lelang penunjukan langsung terlambat dilaksanakan karena sering terjadi perubahan lokasi kegiatan.
Lebih jauh dikatakan Wamendagri bahwa penagihan pembayaran kegiatan oleh pihak ketiga cendrung dilakukan pada akhir tahun anggaran tidak determin sesuai dengan kemajuan kegiatan. Adanya ketakutan dan khawatiran Aparatur Sipil Negara berurusan dengan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan kegiatan . keterlambatan dalam penyelesaian administrasi dana laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Keterbatasan kapasitas dan kualitas SDM dibidang pengelolaan keuangan dan pengadaan barang atau jasa. Kurangnya monitoring dan evaluasi dari pimpinan daerah, pimpinan OPD dan satuan kerja daerah. Pada beberapa daerah kepala OPD diwajibkan meminta izin dan menunggu persetujuan dari kepala daerah setiap akan melaksanakan kegiatan.
“Saya mengingatkan juga menjelang ramadhan 1444 hijriah. Pemerintah daerah perlu mewaspadai komoditas yang dominan menymbang inflasi pada bulan ramadhan seperti bahan dasar rumah tangga, minyak goreng, daging, ayam ras dan beberapa komoditas lainnya,” tegasnya.
“Pada kesempatan yang berbahagia ini atas nama pemerintah, saya haturkan rasa bangga dan penghargaan setinggi –tingginya kepada pemerintah daerah yang telah mengoptimalkan penyerapan relaisasi APBD tahun anggaran 2022. Semoga di tahun anggaran 2023 dapat terus ditingkatkan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien teratur, wajar, rasional dan akuntabel. Semoga Tuhan Yang Maha Esa terus memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua dalam seyiap tugas dan pekerjaan kita kepada bangsa dan Negara,”tambahnya.
Untuk diketahui bahwa Kabupaten Mappi merupakan satu –satunya Kabupaten dari Provinsi Papua Selatan yang mendapatkan piala dan penghargaan tersebut. (Humas/gin).
