MERAUKE- Menjelang pengumuman CPNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke, seluruh stakeholder baik dari tokoh agama, tokoh masyarakat Marind, sejumlah ketua-ketua etnis dikumpulkan agar apa yang disampaikan pemerintah bisa diteruskan kepada komunitasnya atau masyarakat.
Rapat yang digelar di ruang rapat lantai III Kantor bupati Merauke itu dipimpin Penjabat Sekda Ruslan Ramli, SE, M.Si. Asisten III Sekda Kabupaten Merauke Yacobus Duwiri, SE, M.Si yang juga sebagai Pelaksana Tugas Kepala Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Merauke mengungkapkan bahwa keberpihakan yang diambil oleh pemerintah daerah ke orang asli Papua (OAP).
“Kita sangat menghargai saudara-saudara Marind dan ada yang pertanyakan mengapa pengumuman CPNS ini ditunda. Saya mau sampaikan bahwa ini terkait kewenangan. Kewenangan pengumuman itu ada di bupati,’’ kata Duwiri yang mengaku hasil tes CPNS tersebut sudah ada dan tinggal diumumkan.
“Kami sudah by telpon ke bupati dan Pak Bupati sampaikan bahwa tunggu saya sampai pulang, sehinggga kita yang hadir dalam ruangan hari ini bisa menjadi corong supaya tidak ada informasi lainnya,’’ katanya.
Yacobus Duwiri menjelaskan bahwa dalam waktu dekat bupati akan segera balik Merauke karena berkaitan dengan peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tanggal 17 Agustus 2020. ‘’Hari ini sudah tanggal 12 Agustus, sehingga dalam waktu dekat beliau akan balik,’’ terangnya.
Yacobus Duwiri juga menjelaskan bahwa ada informasi untuk penerimaan CPNS kuota tahun 2019 dan 2020, dimana dalam penerimaan ini, bupati akan mendorong bagi tenaga honorer daerah (Honda) yang hampir lewat umur 35 tahun untuk ada suatu kebijakan, sehingga nantinya jumlah Honda ini akan berkurang.
Dikatakan, dalam perekturan ini tidak hanya minta kuota namun didasarkan pada analisis jabatan atau kebutuhan dimana analisis jabatan ini dilakukan oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Merauke kemudian diserahkan ke Badan Kepegawaian.
Namun bagi yang tidak dapat terakomodir dalam CPNS tersebut karena masalah umur, lanjut Yacobus Duwiri dapat ditolong lewat P3K. Sementara dalam pertemuan tersebut berbagai saran seperti adanya kuota khusus bagi orang Asli Papua atau khusus orang Marind, sehingga OAP betul-betul merasa menjadi tuan dinegerinya sendiri.
Sementara Ketua FKUB Kabupaten Merauke Pastor John Kandam, Pr, menjelaskan sebagai tokoh agama pihaknya selalu mendoakan untuk tetap aman dan kondusif. Ia juga mengingatkan Pemerintah Daerah agar formasi 80:20 persen untuk anak-anak Papua kelahiran Merauke dapat diakomdir dalam penerimaan tersebut. (ulo/tri)
