MERAUKE- Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Regio Papua dan Papua Barat menolak pemekaran daerah otonomi baru (DOB) di tanah Papua dan mendorong adanya dialog Jakarta-Papua, untuk membicarakan berbagai permasalahan yang ada di Papua. “Masyarakat Papua tidak butuh pemekaran wilayah/daerah otonomi baru (DOB), karena tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat di tanah Papua,” ujar Presidium Hubungan Masyarakat Katolik PP PMKRI Santo Thomas Aquinas, Marius Air saat dihubungi Cenderawasih Pos, Rabu (11/9).
Menurut Marius, yang harus diperhatikan oleh pemerintah pusat adalah bagaimana menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di Papua, khususnya masalah rasialisme yang baru-baru ini terjadi.
Senada dengan itu, Ketua Komda PMKRI Regio Papua, Doni Donatus Gobai, memberikan apresiasi atas dialog yang dilaksanakan oleh pemerintah terhadap 61 tokoh perwakilan dari tanah Papua. Namun demikian, banyak sekali penolakan yang terjadi dari masyarakat di Papua atas pertemuan tersebut.
“Inilah yang harus dicermati oleh pemerintah, karena mungkin saja tata cara dan mekanisme yang dilakukan oleh pemerintah bersama para tokoh dari Papua ini belum memenuhi representasi di seluruh tanah Papua,” ucapnya.
Doni, meminta kepada pemerintah pusat untuk dapat memperhatikan hal-hal ini secara serius dan dapat melibatkan masyarakat yang terlibat dalam konflik yang baru-baru ini terjadi, supaya persoalan secara subtansi dapat diselesaikan secara menyeluruh.
Sementara itu, Ketua PMKRI Cabang Jayapura, Benedictus Bame, mengatakan bahwa 10 poin yang dibawakan oleh 61 tokoh Papua yang bertemu dengan presiden sangat keluar dari apa yang diinginkan oleh masyarakat di tanah Papua.
“Orang Papua tidak minta membangun DOB, apalagi membangun istana di tanah Papua. Ini hal yang di luar dari harapan masyarakat Papua,” tegasnya.
Benedictus, menyatakan bahwa seharusnya 61 tokoh Papua ini menyampaikan kepada seluruh masyarakat Papua, supaya apa yang dinginkan oleh masyarakat, itulan yang disampaikan kepada presiden. (bet/tri)
