Hidup di Atas Rawa, Kampung Wanggambi Tanpa Sarana  Publik

MERAUKE – Kampung Wanggambi yang ada di Distrik  Tabonji adalah kampung yang sama sekali tidak memiliki sarana publik, baik kantor  kampung, sekolah bahkan untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik Puskesmas maupun Puskesmas pembantu. ‘’Kampung  Wanggambi adalah kampung tanpa sarana,’’ tandas Kepala Distrik Tabonji, Yohanes Kapura, S.Sos, kepada media ini di Kantor Bupati Merauke, Minggu lalu.

Menurut Yohanes Kapura, kampung ini tanpa sarana karena sejak Indonesia merdeka bahkan sejak Kabupaten Merauke sudah ada, kampung ini sudah ada. Namun di kampung yang berpenduduk lebih dari 50 kepala keluarga ini tidak ada satupun rumah layak huni. Tidak ada sarana  ibadah gereja, tidak ada sekolah.

‘’Tidak ada fasilitasi pemerintah sampai sekarang. Makanya selama ini, mungkin kepala distrik yang banyak bicara soal kampung ini adalah saya. Karena kampung ini tanpa sarana,’’ terangnya.

    Dikatakan, sarana pemerintah tidak bisa dibangun di sini, karena warganya tinggal di rawa. Entah mau bangun gereja, sekolah, Pustu tidak bisa  termasuk rumah layak huni. ‘’Karena itu sejak bupati dilantik pada  Maret 2021, saya bertemu dengan beliau dan menyampaikan permasalahan di kampung ini. Karena kita sama-sama anak dari pulau dan punya kerinduan yang sama untuk membangun. Jadi saya tidak mau ada dosa yang tinggal di dalam diri saya, sehingga dalam forum resmi atau tidak, saya selalu menyuarakan tentang Kampung Wanggambi ini,’’ tuturnya.

   Dikatakan, dirinya sangat terharu ketika bupati Merauke menyampaikan akan membangun 75 unit rumah layak huni di Kampung Wanggambi.‘’Saya sangat terharu ketika Pak Bupati menyampaikan akan membangun 75 rumah warga di sana. Berarti sudah ada perhatian dan kepedulian untuk kampung Wanggambi,’’ jelasnya.

Ditanya soal dana desa selama ini digunakan warga untuk apa, Yohanes Kapura menjelaskan bahwa dana yang diterima Kampung Wanggambi tersebut digunakna untuk transportasi, penanganan Covid dan pemberdayaan masyarakat. ‘’Yang menjadi makanan pokok masyarakat  selama ini berupa sagu dan umbi-umbian,’’ tambahnya. (ulo/tho)   

MERAUKE – Kampung Wanggambi yang ada di Distrik  Tabonji adalah kampung yang sama sekali tidak memiliki sarana publik, baik kantor  kampung, sekolah bahkan untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik Puskesmas maupun Puskesmas pembantu. ‘’Kampung  Wanggambi adalah kampung tanpa sarana,’’ tandas Kepala Distrik Tabonji, Yohanes Kapura, S.Sos, kepada media ini di Kantor Bupati Merauke, Minggu lalu.

Menurut Yohanes Kapura, kampung ini tanpa sarana karena sejak Indonesia merdeka bahkan sejak Kabupaten Merauke sudah ada, kampung ini sudah ada. Namun di kampung yang berpenduduk lebih dari 50 kepala keluarga ini tidak ada satupun rumah layak huni. Tidak ada sarana  ibadah gereja, tidak ada sekolah.

‘’Tidak ada fasilitasi pemerintah sampai sekarang. Makanya selama ini, mungkin kepala distrik yang banyak bicara soal kampung ini adalah saya. Karena kampung ini tanpa sarana,’’ terangnya.

    Dikatakan, sarana pemerintah tidak bisa dibangun di sini, karena warganya tinggal di rawa. Entah mau bangun gereja, sekolah, Pustu tidak bisa  termasuk rumah layak huni. ‘’Karena itu sejak bupati dilantik pada  Maret 2021, saya bertemu dengan beliau dan menyampaikan permasalahan di kampung ini. Karena kita sama-sama anak dari pulau dan punya kerinduan yang sama untuk membangun. Jadi saya tidak mau ada dosa yang tinggal di dalam diri saya, sehingga dalam forum resmi atau tidak, saya selalu menyuarakan tentang Kampung Wanggambi ini,’’ tuturnya.

   Dikatakan, dirinya sangat terharu ketika bupati Merauke menyampaikan akan membangun 75 unit rumah layak huni di Kampung Wanggambi.‘’Saya sangat terharu ketika Pak Bupati menyampaikan akan membangun 75 rumah warga di sana. Berarti sudah ada perhatian dan kepedulian untuk kampung Wanggambi,’’ jelasnya.

Ditanya soal dana desa selama ini digunakan warga untuk apa, Yohanes Kapura menjelaskan bahwa dana yang diterima Kampung Wanggambi tersebut digunakna untuk transportasi, penanganan Covid dan pemberdayaan masyarakat. ‘’Yang menjadi makanan pokok masyarakat  selama ini berupa sagu dan umbi-umbian,’’ tambahnya. (ulo/tho)