Sunday, April 28, 2024
27.7 C
Jayapura

Papua Benteng Terakhir Hutan Indonesia

Collie F. Brown ( FOTO : Sulo/Cepos )

MERAUKE- Masalah  hutan di Indonesia, khususnya  Papua menjadi perhatian dari PBB  khususnya  yang menangani masalah Narkoba dan Kejahatan UNODC.    Collie F. Brown dari Kantor Urusan PBB Narkoba dan Kejahatan UNODC,  kepada wartawan  di Merauke, mengungkapkan bahwa Papua merupakan benteng terakhir hutan di Indonesia. 

  Jika  hutan di Hutan Papua tidak dikelola dengan baik, maka   dalam waktu  yang  tidak terlalu lama  maka  bisa mengalami nasib dengan Kalimantan. “Jadi hutan  terbesar yang  masih alami di Indonesia itu ada di Papua,’’ kata  Collie F. Brown melalui penerjemahnya  Ronald Roger Rohrohmana dari national Programme Officer Forest Crime, di swiss belHotel Merauke, Selasa (9/4).     

Baca Juga :  Banyak yang Pesimis

  Di Merauke,Collie    F. Brown mengundang   masyarakat pemilik hak ulayat   untuk menerima berbagai masukan tentang hutan dan pengelolaannya di Merauke. 

    Collie   F. Brown  melihat bahwa untuk kejahatan hutan di Papua pihaknya melihat menilaBroada beberapa klasifikasi. Diantaranya  melalui pembakalan liar atau pembukaan  hutan secara illegal, kemudian pembalakan  hutan secara illegal  dan  dan ada juga perdagangan satwa liar  yang  terjadi dalam kawasan hutan.  

   Keberadaannya di Indonesia, kata dia, salah satunya  adalah bagaimana meningkatkan  kapasitas dari aparat  hukum mengingat  Indonesia merupakan suatu negara kepulauan yang luas sehingga  kayu illegal  tersebut masuk keluar melalui laut  dan kecenderungan terjadi bukan lewat pelabuhan  ilegal atau jalur tikus  namun lewat  pelabuhan resmi. 

Baca Juga :  Dilanda Banjir Rob, Ribuan Warga Waan Terancam Kelaparan

  ‘’Kami mencoba  untuk membantu pemerintah bagaimana  kita memverifikasi kayu-kayu ilegal yang masuk. Apakah   ilegalnya dari jenis kayu yang masuk atau ilegalnya dari aturan atau dokumen yang masuk.  Bisa saja kayunya legal tapi karena dokumennya dipalsukan  sehingga menjadi ilegal. Ini kita membantu pemerintah di beberapa pelabuhan di Indonesia,’’ tandasnya. (ulo/tri)   

Collie F. Brown ( FOTO : Sulo/Cepos )

MERAUKE- Masalah  hutan di Indonesia, khususnya  Papua menjadi perhatian dari PBB  khususnya  yang menangani masalah Narkoba dan Kejahatan UNODC.    Collie F. Brown dari Kantor Urusan PBB Narkoba dan Kejahatan UNODC,  kepada wartawan  di Merauke, mengungkapkan bahwa Papua merupakan benteng terakhir hutan di Indonesia. 

  Jika  hutan di Hutan Papua tidak dikelola dengan baik, maka   dalam waktu  yang  tidak terlalu lama  maka  bisa mengalami nasib dengan Kalimantan. “Jadi hutan  terbesar yang  masih alami di Indonesia itu ada di Papua,’’ kata  Collie F. Brown melalui penerjemahnya  Ronald Roger Rohrohmana dari national Programme Officer Forest Crime, di swiss belHotel Merauke, Selasa (9/4).     

Baca Juga :  Setiap Parpol Diminta Segera Lakukan Perbaikan Administrasi

  Di Merauke,Collie    F. Brown mengundang   masyarakat pemilik hak ulayat   untuk menerima berbagai masukan tentang hutan dan pengelolaannya di Merauke. 

    Collie   F. Brown  melihat bahwa untuk kejahatan hutan di Papua pihaknya melihat menilaBroada beberapa klasifikasi. Diantaranya  melalui pembakalan liar atau pembukaan  hutan secara illegal, kemudian pembalakan  hutan secara illegal  dan  dan ada juga perdagangan satwa liar  yang  terjadi dalam kawasan hutan.  

   Keberadaannya di Indonesia, kata dia, salah satunya  adalah bagaimana meningkatkan  kapasitas dari aparat  hukum mengingat  Indonesia merupakan suatu negara kepulauan yang luas sehingga  kayu illegal  tersebut masuk keluar melalui laut  dan kecenderungan terjadi bukan lewat pelabuhan  ilegal atau jalur tikus  namun lewat  pelabuhan resmi. 

Baca Juga :  Pelaku Usaha Pariwisata Harus Siap Hadapi Persaingan

  ‘’Kami mencoba  untuk membantu pemerintah bagaimana  kita memverifikasi kayu-kayu ilegal yang masuk. Apakah   ilegalnya dari jenis kayu yang masuk atau ilegalnya dari aturan atau dokumen yang masuk.  Bisa saja kayunya legal tapi karena dokumennya dipalsukan  sehingga menjadi ilegal. Ini kita membantu pemerintah di beberapa pelabuhan di Indonesia,’’ tandasnya. (ulo/tri)   

Berita Terbaru

Artikel Lainnya