MERAUKE–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada 2022 ini membangun 25 unit rumah bantuan kepada masyarakat di Kampung Kumbe, Distrik Malind.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Merauke, Yohan Makaba Rantepadang dihadapan Panitia Khusus DPRD Merauke mengungkapkan, pembangunan 25 unit rumah bantuan ke masyarakat tersebut, saat ini realisasi fisiknya sudah mencapai 60 persen.
Sebenarnya, ungkap Yohan Makaba Rantepadang, dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memberikan bantuan 350 unit. Hanya saja, bantun perunitnya yang diberikan tersebut nilainya Rp 29 juta. Sementara dana sharing dari pemerintah lebih besar yakni sebesar Rp 71 juta.
‘’Bapak bupati sudah menolak, tapi karena mengingat kalau seluruhya kita tolak, kemungkinan tahun depan kita tidak dapat sama sekali. Sehingga bapak bupati berusaha untuk mengambil 25 unit, karena dana sharing yang harus kita tanggung lebih besar yakni Rp 71 juta per unit. Karena besaran anggaran setiap unitnya Rp 100 juta,’’katanya.
Sementara pembangunan bantuan perumahan yang bersumber dari dana Otsus sebesar Rp 15 miliar yang dibangun di 4 tempat. Dari 4 tempat tersebut, 3 berlokasi di dalam kota yakni Kelurahan Kamundu, Kelurahan Kelapa Lima dan Kelurahan Rimba Jaya masing-masing 10 unit. Sedangkan 9 unit lainnya di bangun di Kampung Wantarma. Pekerjaan fisik seluruhnya raata-rata mencapai sekitar 30 persen. (ulo/tho)
MERAUKE–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada 2022 ini membangun 25 unit rumah bantuan kepada masyarakat di Kampung Kumbe, Distrik Malind.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Merauke, Yohan Makaba Rantepadang dihadapan Panitia Khusus DPRD Merauke mengungkapkan, pembangunan 25 unit rumah bantuan ke masyarakat tersebut, saat ini realisasi fisiknya sudah mencapai 60 persen.
Sebenarnya, ungkap Yohan Makaba Rantepadang, dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memberikan bantuan 350 unit. Hanya saja, bantun perunitnya yang diberikan tersebut nilainya Rp 29 juta. Sementara dana sharing dari pemerintah lebih besar yakni sebesar Rp 71 juta.
‘’Bapak bupati sudah menolak, tapi karena mengingat kalau seluruhya kita tolak, kemungkinan tahun depan kita tidak dapat sama sekali. Sehingga bapak bupati berusaha untuk mengambil 25 unit, karena dana sharing yang harus kita tanggung lebih besar yakni Rp 71 juta per unit. Karena besaran anggaran setiap unitnya Rp 100 juta,’’katanya.
Sementara pembangunan bantuan perumahan yang bersumber dari dana Otsus sebesar Rp 15 miliar yang dibangun di 4 tempat. Dari 4 tempat tersebut, 3 berlokasi di dalam kota yakni Kelurahan Kamundu, Kelurahan Kelapa Lima dan Kelurahan Rimba Jaya masing-masing 10 unit. Sedangkan 9 unit lainnya di bangun di Kampung Wantarma. Pekerjaan fisik seluruhnya raata-rata mencapai sekitar 30 persen. (ulo/tho)
