MERAUKE-Kepala BPJS Kesehatan Cabang Merauke Erfan Chandra Nugraha mengakui telah mendapat sorotan dari para anggota DPRD Kabupaten Merauke ketika melakukan rapat dengar pendapat dengan para wakil rakyat tersebut minggu lalu.
Menurut Erfan, hal yang disorot dewan adalah masalah ketersediaan obat yang sering dikeluhkan oleh pasien yang kadang harus mereka beli di luar. “Jadi itu masalah pelayanan rumah sakit yang memang menjadi tugas bersama. Karena untuk masalah pelayanan ini, tidak berada langsung di bawah BPJS Kesehatan.” kata Erfan saat dihubungi media ini ketika akan melakukan perjalanan dinas ke Jakarta, Senin (6/7).
Dicontohkan, seperti masalah kekosongan obat yang sering dikeluhkan. “Kami sampaikan bahwa tidak mungkin kami dari BPJS yang harus pengadaan obat. Tentu kami juga membela hak dari pasien untuk dilayani dengan baik salah satunya soal ketersediaan obat sesuai dengan ketentuan yang ada,”ungkapnya.
Namun diakui, kadang kalah ada beberapa item obat yang tidak semudah yang dibayangkan untuk mendatangkan. Apalagi di tengah pandemo Covid sekarang sangat berdampak ketersediaan obat akibat penerbangan yang dilockdown.
“Kita sama-sama tahu juga bahwa bahan baku aktif obat itu dari India dan China. Ketika India dan China melakukan lockdwon maka jelas tidak ada produksi. Tentu mereka mengutamakan untuk kepentingan mereka, sehingga pengiriman akan lambat dan berdampak pada kita. Mungikin dalam kapasitas ini saya tidak menyalahkan siapapun karena ini berkaitan dengan force major. Hak peserta kita upayakan obat dan sebagainya tapi peserta juga diberikan pengertian karena saat ini force major begitu,’’ jelasnya panjang lebar.
Soal pelayanan di kantor yang juga ikut disorot dewan, Erfan menjelaskan bahwa pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan 4 tahun saat kantor masih berada di Jalan Brawijaya Merauke. Namun sekarang ini, pelayanan sudah sangat memuaskan dimana masyarakat telah memberikan tingkat kepuasan dengan prosentase 99 persen. “Dan untuk penilaian ini dilakukan oleh lembaga independen dan secara nasional juga surveynya memuaskan masyarakat,” tambahnya. (ulo/tri)
MERAUKE-Kepala BPJS Kesehatan Cabang Merauke Erfan Chandra Nugraha mengakui telah mendapat sorotan dari para anggota DPRD Kabupaten Merauke ketika melakukan rapat dengar pendapat dengan para wakil rakyat tersebut minggu lalu.
Menurut Erfan, hal yang disorot dewan adalah masalah ketersediaan obat yang sering dikeluhkan oleh pasien yang kadang harus mereka beli di luar. “Jadi itu masalah pelayanan rumah sakit yang memang menjadi tugas bersama. Karena untuk masalah pelayanan ini, tidak berada langsung di bawah BPJS Kesehatan.” kata Erfan saat dihubungi media ini ketika akan melakukan perjalanan dinas ke Jakarta, Senin (6/7).
Dicontohkan, seperti masalah kekosongan obat yang sering dikeluhkan. “Kami sampaikan bahwa tidak mungkin kami dari BPJS yang harus pengadaan obat. Tentu kami juga membela hak dari pasien untuk dilayani dengan baik salah satunya soal ketersediaan obat sesuai dengan ketentuan yang ada,”ungkapnya.
Namun diakui, kadang kalah ada beberapa item obat yang tidak semudah yang dibayangkan untuk mendatangkan. Apalagi di tengah pandemo Covid sekarang sangat berdampak ketersediaan obat akibat penerbangan yang dilockdown.
“Kita sama-sama tahu juga bahwa bahan baku aktif obat itu dari India dan China. Ketika India dan China melakukan lockdwon maka jelas tidak ada produksi. Tentu mereka mengutamakan untuk kepentingan mereka, sehingga pengiriman akan lambat dan berdampak pada kita. Mungikin dalam kapasitas ini saya tidak menyalahkan siapapun karena ini berkaitan dengan force major. Hak peserta kita upayakan obat dan sebagainya tapi peserta juga diberikan pengertian karena saat ini force major begitu,’’ jelasnya panjang lebar.
Soal pelayanan di kantor yang juga ikut disorot dewan, Erfan menjelaskan bahwa pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan 4 tahun saat kantor masih berada di Jalan Brawijaya Merauke. Namun sekarang ini, pelayanan sudah sangat memuaskan dimana masyarakat telah memberikan tingkat kepuasan dengan prosentase 99 persen. “Dan untuk penilaian ini dilakukan oleh lembaga independen dan secara nasional juga surveynya memuaskan masyarakat,” tambahnya. (ulo/tri)