alexametrics
26.7 C
Jayapura
Thursday, May 19, 2022

Pimpinan OPD Harus Mampu Bangun Komunikasi dengan Pusat

MERAUKE – Bupati Merauke meminta kepada seluruh pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten(Pemkab) Merauke agar memiliki kemampuan membangun komunikasi dengan setiap lembaga dan kementerian di pusat guna mendatangkan uang dan program demi membangun Kabupaten Merauke. Termasuk membangun komunikasi dengan pemerintah provinsi.

Sebab, jika hanya mengandalkan DAU dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak cukup untuk membiayai sejumlah kebutuhan yang ada di Kabupaten Merauke. Hal ini disampaikan Bupati Merauke Drs Romanus Mbaraka, MT, saat membuka Musyawarah Pembangunan Daerah (Musrenbang) tingkat Kabupaten Merauke di Kantor Bappeda dan Litbang Kabupaten Merauke, Selasa, (5/4).

  Menurut bupati, dana pembangunan yang ada di lembaga dan kementrian yang ada di Jakarta diperuntukkan untuk membangun seluruh daerah di Indonesia, sehingga siapa yang mampu membangun komunikasi dengan pusat dengan program kegiatan yang jelas dan terinci, maka dia akan mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut.

Baca Juga :  Satgas Yonmek Temukan 12 Patok Perbatasan

Terkait dengan Musrenbang tersebut, bupati menjelaskan, ada banyak kebutuhan  yang harus dirinci dengan baik, di mana dalam perencanaan dengan skala prioritas. Selain itu, harus hitung kemampuan daerah dan sumber pembiayaan.

  “Sumber pembiayaan harus diperhitungkan. Belanja tahunan dapat menjadi patokan untuk pembiayaan 2023. Jadi perencanaan bukan asal diusulkan, nanti tim anggaran yang ditentukan,” tandas bupati. 

Sumber pembiayaan tersebut diantaranya Dana Alokasi Umum (DAU). Dimana untuk tahun 2022 berkisar Rp 1,2 triliun.” Kecuali tambah pegawai maka DAU bisa naik. Aparat harus tahu sehingga tidak tidak asal merencanakan sehingga bisa mubazir,” jelasnya.

Sumber pembiayaan lainnya berupa Dana Alokasi Khusus (DAK). Dimana untuk DAK ini diprioritaskan untuk bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pembangunan ekonomi dalam hal ini pertanian.

“Dalam otak kita sudah dibayangkan alokasi DAK setiap tahun masing masing berapa. Sehingga saat merilis, sudah bisa diketahui berapa,” jelasnya.

Baca Juga :  Napi Asimilasi Berulah, Seorang Pemuda Tewas

  Sementara itu, Ketua Panitia yang juga Plt Kepala Bappeda Kabupaten Merauke, Samuel Rino Tahiya, S. Sos menjelaskan, Musrenbang tingkat kabupaten ini dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023. Dijelaskan, Musrenbang ini dilakukan setelah Musrenbang tingkat distrik di 20 distrik di Kabupaten Merauke telah dilaksanakan secara online, dilanjutkan pembahasan dalam forum perangkat daerah atau forum OPd dan rapat lintas teknis terkait.

“Musrenbang yang dilaksanakan hari ini diharapkan dapat memberikan bobot dalam penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan program kegiatan yang menjadi prioritas Skpd di tahun 2023,” pungkasnya.

Pembukaan Musrenbang tingkat kabupaten ini dihadiri Danlantamal XI, Danrem 174/ATW, forkopimda, pimpinan OPD lingkup Pemkab Merauke dan para kepala distrik dari 20 distrik yang ada. (ulo/tho)

MERAUKE – Bupati Merauke meminta kepada seluruh pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten(Pemkab) Merauke agar memiliki kemampuan membangun komunikasi dengan setiap lembaga dan kementerian di pusat guna mendatangkan uang dan program demi membangun Kabupaten Merauke. Termasuk membangun komunikasi dengan pemerintah provinsi.

Sebab, jika hanya mengandalkan DAU dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak cukup untuk membiayai sejumlah kebutuhan yang ada di Kabupaten Merauke. Hal ini disampaikan Bupati Merauke Drs Romanus Mbaraka, MT, saat membuka Musyawarah Pembangunan Daerah (Musrenbang) tingkat Kabupaten Merauke di Kantor Bappeda dan Litbang Kabupaten Merauke, Selasa, (5/4).

  Menurut bupati, dana pembangunan yang ada di lembaga dan kementrian yang ada di Jakarta diperuntukkan untuk membangun seluruh daerah di Indonesia, sehingga siapa yang mampu membangun komunikasi dengan pusat dengan program kegiatan yang jelas dan terinci, maka dia akan mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut.

Baca Juga :  Ujian Sekolah SD Aman dan Lancar

Terkait dengan Musrenbang tersebut, bupati menjelaskan, ada banyak kebutuhan  yang harus dirinci dengan baik, di mana dalam perencanaan dengan skala prioritas. Selain itu, harus hitung kemampuan daerah dan sumber pembiayaan.

  “Sumber pembiayaan harus diperhitungkan. Belanja tahunan dapat menjadi patokan untuk pembiayaan 2023. Jadi perencanaan bukan asal diusulkan, nanti tim anggaran yang ditentukan,” tandas bupati. 

Sumber pembiayaan tersebut diantaranya Dana Alokasi Umum (DAU). Dimana untuk tahun 2022 berkisar Rp 1,2 triliun.” Kecuali tambah pegawai maka DAU bisa naik. Aparat harus tahu sehingga tidak tidak asal merencanakan sehingga bisa mubazir,” jelasnya.

Sumber pembiayaan lainnya berupa Dana Alokasi Khusus (DAK). Dimana untuk DAK ini diprioritaskan untuk bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pembangunan ekonomi dalam hal ini pertanian.

“Dalam otak kita sudah dibayangkan alokasi DAK setiap tahun masing masing berapa. Sehingga saat merilis, sudah bisa diketahui berapa,” jelasnya.

Baca Juga :  Komputer Terbatas, Tes CPNS Tidak Serentak

  Sementara itu, Ketua Panitia yang juga Plt Kepala Bappeda Kabupaten Merauke, Samuel Rino Tahiya, S. Sos menjelaskan, Musrenbang tingkat kabupaten ini dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023. Dijelaskan, Musrenbang ini dilakukan setelah Musrenbang tingkat distrik di 20 distrik di Kabupaten Merauke telah dilaksanakan secara online, dilanjutkan pembahasan dalam forum perangkat daerah atau forum OPd dan rapat lintas teknis terkait.

“Musrenbang yang dilaksanakan hari ini diharapkan dapat memberikan bobot dalam penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan program kegiatan yang menjadi prioritas Skpd di tahun 2023,” pungkasnya.

Pembukaan Musrenbang tingkat kabupaten ini dihadiri Danlantamal XI, Danrem 174/ATW, forkopimda, pimpinan OPD lingkup Pemkab Merauke dan para kepala distrik dari 20 distrik yang ada. (ulo/tho)

Berita Terbaru

Artikel Lainnya

/