MERAUKE- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke melakukan pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Pemkab Merauke, di Auditorium Kantor Bupati Merauke, Senin (4/4).
Bupati Merauke, Drs. Romanus Mbaraka, MT, kepada wartawan seusai pencanangan tersebut mengungkapkan, penandatanganan pakta integritas ini karena pengelolaan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sudah by aplikasi, sehingga aparatur dituntut betul-betul harus punya life skill. ASN, kata dia, harus digitalis, dan komputerais. Lalu berikut, kerjanya akan terkontrol.
   ââDengan sistem aplikasi yang ada, sehingga pegawai negeri harus punya kapasitas. Harus punya integritas yang baik,ââ katanya.
  Setiap ASN lanjut Bupati Romanus, harus melaksanakan pekerjaaan yang betul-betul sesuai dengan aturan. Jangan sampai ada pungutan liar (Pungli) dan ada alasan proses pelayanan pemerintahannya yang memerlukan waktu yang panjang.
  ââJangan sampai masyarakat dipersulit dalam mendapatkan pelayanan pemerintahan, harus diopor atau dipingpong dari satu dinas ke dinas lainnya. Makanya kita diminta punya integritas yang baik. Kalau boleh juga nanti aplikasi sistem pelayanan kepada masyarakat lebih baik,ââpungkasnya. (ulo/tho)
MERAUKE- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke melakukan pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Pemkab Merauke, di Auditorium Kantor Bupati Merauke, Senin (4/4).
Bupati Merauke, Drs. Romanus Mbaraka, MT, kepada wartawan seusai pencanangan tersebut mengungkapkan, penandatanganan pakta integritas ini karena pengelolaan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sudah by aplikasi, sehingga aparatur dituntut betul-betul harus punya life skill. ASN, kata dia, harus digitalis, dan komputerais. Lalu berikut, kerjanya akan terkontrol.
   ââDengan sistem aplikasi yang ada, sehingga pegawai negeri harus punya kapasitas. Harus punya integritas yang baik,ââ katanya.
  Setiap ASN lanjut Bupati Romanus, harus melaksanakan pekerjaaan yang betul-betul sesuai dengan aturan. Jangan sampai ada pungutan liar (Pungli) dan ada alasan proses pelayanan pemerintahannya yang memerlukan waktu yang panjang.
  ââJangan sampai masyarakat dipersulit dalam mendapatkan pelayanan pemerintahan, harus diopor atau dipingpong dari satu dinas ke dinas lainnya. Makanya kita diminta punya integritas yang baik. Kalau boleh juga nanti aplikasi sistem pelayanan kepada masyarakat lebih baik,ââpungkasnya. (ulo/tho)
