MERAUKE- Berbagai permasalahan pendidikan terutama yang ada di kampung-kampung menjadi perhatian dari DPRD Merauke. Dua anggota Komisi A Saherdi, S.Hut dan Anas, ST, saat ditemui di ruang Komisi A DPRD Merauke mengungkapkan, sebenarnya pihaknya sudah mengagendakan untuk melakukan pemanggilan terhadap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke menyikapi berbagai persoalan yang terjadi, baik menyangkut sekolah yang tidak operasional, masalah guru kontrak, guru honor dan berbagai masalah lainnya.
Namun karena kemungkinan ada perombakan yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke tersebut sehingga pihaknya menunggu sampai ada pelantikan pejabat baru. ‘’Kita sudah ajukan ke pimpinan dewan untuk dilakukan rapat dengar pendapatan dengan dinas pendidikan, tapi tidak punya arti nanti kalau ternyata ada perombakan di sana. Sehingga kita sifatnya masih menunggu. Kalau nanti sudah defenitif barulah kita mengundang,’’ kata Saherdi.
Menurutnya, berbagai persoalan yang terjadi dunia pendidikan tersebut harus ada langkah-langkah penyelesaian, sehingga tidak menjadi persoalan dari tahun ke tahun. Orang yang ditempatkan pada OPD tersebut adalah orang yang tepat untuk mengurai berbagai persoalan pendidikan.
Sementara itu, Anas mengungkapkan, tidak hanya masalah sejumlah sekolah yang tidak operasional maupun masalah gurtu honor dan kontrak, namun juga menyangkut pengelolaan dana BOS di setiap sekolah selama ini. (ulo/tho)
MERAUKE- Berbagai permasalahan pendidikan terutama yang ada di kampung-kampung menjadi perhatian dari DPRD Merauke. Dua anggota Komisi A Saherdi, S.Hut dan Anas, ST, saat ditemui di ruang Komisi A DPRD Merauke mengungkapkan, sebenarnya pihaknya sudah mengagendakan untuk melakukan pemanggilan terhadap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke menyikapi berbagai persoalan yang terjadi, baik menyangkut sekolah yang tidak operasional, masalah guru kontrak, guru honor dan berbagai masalah lainnya.
Namun karena kemungkinan ada perombakan yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke tersebut sehingga pihaknya menunggu sampai ada pelantikan pejabat baru. ‘’Kita sudah ajukan ke pimpinan dewan untuk dilakukan rapat dengar pendapatan dengan dinas pendidikan, tapi tidak punya arti nanti kalau ternyata ada perombakan di sana. Sehingga kita sifatnya masih menunggu. Kalau nanti sudah defenitif barulah kita mengundang,’’ kata Saherdi.
Menurutnya, berbagai persoalan yang terjadi dunia pendidikan tersebut harus ada langkah-langkah penyelesaian, sehingga tidak menjadi persoalan dari tahun ke tahun. Orang yang ditempatkan pada OPD tersebut adalah orang yang tepat untuk mengurai berbagai persoalan pendidikan.
Sementara itu, Anas mengungkapkan, tidak hanya masalah sejumlah sekolah yang tidak operasional maupun masalah gurtu honor dan kontrak, namun juga menyangkut pengelolaan dana BOS di setiap sekolah selama ini. (ulo/tho)
