Jelang Pilkada, Bupati Frederikus Warning Pimpinan SKPD     

MERAUKE-Di tengah   pelaksanaan  tahapan  Pilkada  yang sedang  berlangsung  saat ini, Bupati Merauke  Frederikus  Gebze, SE, M.Si mengingatkan   seluruh   pimpinan  SKPD yang ada di lingkungan  Pemerintah  Kabupaten   Merauke    untuk tidak   bermain  politik  dan bermain  di belakang layar.  

  Peringatan ini   disampaikan  bupati  Frederikus  Gebze  saat melantik  penjabat  Sekda   Kabupaten Merauke Rusli Ramli, SE, M.Si   menggantikan Drs Daniel Pauta yang memasuki purna tugas di Auditorium  Kantor Bupati   Merauke,   Selasa (30/6).  

   “Sebagai bupati, saya tekankan kepada saudara-saudara sekalian apalagi sebagai aparata sipil negara. Jaga dan hormati   jerih payahmu.  Jangan sia-siakan. Jangan terdengar   oleh siapapun bahwa   kepala dinas A berada pada si A. Atau kepala dinas B  berada pada  si B. Karena  kedudukan yang bapak  jabat sekarang menjadi rebutan banyak orang,’’ kata Bupati Frederikus   Gebze. 

  “Untuk  itu, cerita menjadi cemooh dan buah bibir  dan seakan-akan membuat bapak ibu menjadi risau. Padahal   tanggung jawab, kewenangan,  tugas, kehormatan,   dan penghargaan  bupati sudah  beri. Dimana rasa  hormatmu terhadap pimpinan kepala  daerah yang memberikan jabatan itu. Itu harus  dihargai dan dihormati.    Karena  keluarga, saudara dan  kerabat menikmati hasil dari jabatan itu,’’ katanya.  

   Diketahui bahwa  beberapa    pejabat eselon   III  baik secara terang-terangan maupun masih  sembunyi-sembunyi   menyatakan niatnya untuk maju  bertarung dalam  Pilkada  2020  harus  putus  karena  tidak   diberi  jabatan lagi  pada pelantikan  pejabat  eselon II, III dan IV yang dilakukan    pada   pertengahan   Desember  2019 lalu. 

    Pada kesempatan tersebut,  Bupati   juga meminta  ketua DPRD  Merauke  untuk mengumpulkan semua   ketua-ketua  etnis yang ada di   Merauke  untuk bisa membuat kesepakatan memberikan  kesempatan kepada  putra daerah untuk maju sebagai  calon  bupati.     “Aturan  undang-undangnya  memang   belum ada,  tapi baiknya memberikan kesempatan  kepada putra  daerah  yang mempersiapkan diri dalam ruang-ruang demokrasi   untuk maju sebagai  calon bupati,” katanya.   (ulo/tri)

MERAUKE-Di tengah   pelaksanaan  tahapan  Pilkada  yang sedang  berlangsung  saat ini, Bupati Merauke  Frederikus  Gebze, SE, M.Si mengingatkan   seluruh   pimpinan  SKPD yang ada di lingkungan  Pemerintah  Kabupaten   Merauke    untuk tidak   bermain  politik  dan bermain  di belakang layar.  

  Peringatan ini   disampaikan  bupati  Frederikus  Gebze  saat melantik  penjabat  Sekda   Kabupaten Merauke Rusli Ramli, SE, M.Si   menggantikan Drs Daniel Pauta yang memasuki purna tugas di Auditorium  Kantor Bupati   Merauke,   Selasa (30/6).  

   “Sebagai bupati, saya tekankan kepada saudara-saudara sekalian apalagi sebagai aparata sipil negara. Jaga dan hormati   jerih payahmu.  Jangan sia-siakan. Jangan terdengar   oleh siapapun bahwa   kepala dinas A berada pada si A. Atau kepala dinas B  berada pada  si B. Karena  kedudukan yang bapak  jabat sekarang menjadi rebutan banyak orang,’’ kata Bupati Frederikus   Gebze. 

  “Untuk  itu, cerita menjadi cemooh dan buah bibir  dan seakan-akan membuat bapak ibu menjadi risau. Padahal   tanggung jawab, kewenangan,  tugas, kehormatan,   dan penghargaan  bupati sudah  beri. Dimana rasa  hormatmu terhadap pimpinan kepala  daerah yang memberikan jabatan itu. Itu harus  dihargai dan dihormati.    Karena  keluarga, saudara dan  kerabat menikmati hasil dari jabatan itu,’’ katanya.  

   Diketahui bahwa  beberapa    pejabat eselon   III  baik secara terang-terangan maupun masih  sembunyi-sembunyi   menyatakan niatnya untuk maju  bertarung dalam  Pilkada  2020  harus  putus  karena  tidak   diberi  jabatan lagi  pada pelantikan  pejabat  eselon II, III dan IV yang dilakukan    pada   pertengahan   Desember  2019 lalu. 

    Pada kesempatan tersebut,  Bupati   juga meminta  ketua DPRD  Merauke  untuk mengumpulkan semua   ketua-ketua  etnis yang ada di   Merauke  untuk bisa membuat kesepakatan memberikan  kesempatan kepada  putra daerah untuk maju sebagai  calon  bupati.     “Aturan  undang-undangnya  memang   belum ada,  tapi baiknya memberikan kesempatan  kepada putra  daerah  yang mempersiapkan diri dalam ruang-ruang demokrasi   untuk maju sebagai  calon bupati,” katanya.   (ulo/tri)