Pemkab Keerom Terbaik di Papua Versi APIP
KEEROM – Pemerintah Provinsi Papua mengambil langkah proaktif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dengan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang langsung menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Rakorwasda) Tahun 2025.
Mengusung tema “Transformasi Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam Mendorong Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah Daerah,” kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Horison Sentani pada 29–30 Oktober 2025, melibatkan seluruh kabupaten/kota di Papua.
Langkah ini mendapat apresiasi tinggi dari pusat. Sekretaris Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dr. Bachril Bakri, memuji Papua sebagai daerah pertama yang menindaklanjuti Rapat Koordinasi Nasional di Jakarta (8–10 Oktober 2025).
“Sesuai amanat Presiden RI, pengawasan perlu dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang efisien, mencegah kebocoran penerimaan negara, dan mengatasi lambatnya birokrasi dalam bekerja,” ungkap Bachril.
Kemudian Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri, menyatakan tema Rakorwasda ini sangat relevan dengan semangat reformasi birokrasi. Ia menekankan adanya perubahan paradigma pada APIP.
Kata Gubernur Mathius, transformasi ini selaras dengan visi pembangunan Papua, yakni
“Transformasi Papua Baru yang Maju dan Harmonis,” yang menuntut perubahan total dalam tata kelola pemerintahan yang berintegritas. Untuk mewujudkan visi tersebut, Gubernur mengajak seluruh daerah memperkuat APIP dengan peningkatan kompetensi auditor dan pejabat pengawas.
Pemkab Keerom Terbaik di Papua Versi APIP
KEEROM – Pemerintah Provinsi Papua mengambil langkah proaktif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dengan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang langsung menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Rakorwasda) Tahun 2025.
Mengusung tema “Transformasi Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam Mendorong Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah Daerah,” kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Horison Sentani pada 29–30 Oktober 2025, melibatkan seluruh kabupaten/kota di Papua.
Langkah ini mendapat apresiasi tinggi dari pusat. Sekretaris Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dr. Bachril Bakri, memuji Papua sebagai daerah pertama yang menindaklanjuti Rapat Koordinasi Nasional di Jakarta (8–10 Oktober 2025).
“Sesuai amanat Presiden RI, pengawasan perlu dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang efisien, mencegah kebocoran penerimaan negara, dan mengatasi lambatnya birokrasi dalam bekerja,” ungkap Bachril.
Kemudian Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri, menyatakan tema Rakorwasda ini sangat relevan dengan semangat reformasi birokrasi. Ia menekankan adanya perubahan paradigma pada APIP.
Kata Gubernur Mathius, transformasi ini selaras dengan visi pembangunan Papua, yakni
“Transformasi Papua Baru yang Maju dan Harmonis,” yang menuntut perubahan total dalam tata kelola pemerintahan yang berintegritas. Untuk mewujudkan visi tersebut, Gubernur mengajak seluruh daerah memperkuat APIP dengan peningkatan kompetensi auditor dan pejabat pengawas.
