JAYAPURA-Pemda Kabupaten Sarmi melalui Dinas Pemberdayaan Kampung menyelenggarakan Bimbingan Teknis Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Tahun 2022. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Penjabat Bupati Sarmi Markus O. Masnembra, SH. MH.
Bupati Markus O. Masnembra mengatakan pihaknya Pemda Sarmi melaksanakan Bimtek Siskeudes Anggaran Tahun 2022, dimana setiap desa yang memiliki anggaran yang cukup besar bagi pembangunan disetiap kampung. Dari anggaran tersebut ada kewajiban dari sisi pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh seluruh aparat kampung. Oleh sebab itulah pihaknya melakukan pelatihan terkait sistem keuangan desa.
“Kami berterima kasih dan mengapresiasi kepada BPKP, Pemprov Papua dan semua yang menjadi pemateri dan BPMK Sarmi yang melaksanakan kegiatan ini. Saya berharap para kepala kampung yang mengikuti pelatihan ini bukan hanya kegiatan formalitas tapi sebagai wujud dan tanggungjawab yang telah diberikan pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan tugas,”Ungkapnya.
Dirinya menambahkan dalam pengelolaan kapung banyak tantangan yng dihadapi yakni paling utama tentu persoalan SDM dan sarana prasarana. Karena sistem aplikasi Siskeudes tidak terlepas dari jaringan komunikasi. Namun Ia berharap jaringan komunikasi bukan sebagai penghambat tapi sebagai penyemangat untuk terus bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan dana kampung atau dana desa.
“Kami berharap dengan pelatihan dua hari ini paling tidak ada sesuatu yang didapat dan nanti kembali dapat menerapkan Siskeudes ini dengan baik. Kita berharap meski diwaktu lalu ada evaluasi yang dilakukan tentu ini tanggungjawab kita sekua. Kedepan Siskeudes ini akan lebih baik kedepan dibanding waktu lalu. Sehingga apa yang diamanatkan undang-undang ataupun regulasi yang ada kita dapat lakukan dengan baik,”Pungkasnya.
Sementara itu Korwas Bidang APD BPKP Papua, Budiarto mengatakan terkait Bimtek Siskeudes tersebut materi yang diberikan adalah terkait pelaporan penggunaan dana desa dengan aplikasi Siskeudes. Dimana yang terbaru adalah versi Siskeudes 2.0.4 yang dibangun BPKP dan Kemendagri yang digunakan diseluruh kampung atau desa di Indonesia.
“Kita pengen mengawal penggunaan dana desa transparan dan akuntabel. Melalui bimtek inilah agar aparat kampung bisa mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kampung, menyusun laporan dengan tepat waktu, mengevaluasi dan bisa membetengi para aparat kampung bisa bertanggungjawab kepada Pemerintah Pusat, Bamuskam dan terhindar dari kecurangan yang bisa mengakibatkan berurusan dengan penegakan hukum,”Pungkasnya.
Sementara itu Kepala BPMK Kabupaten Sarmi Eduard P. Dimomonmau, ST.,M.KP.
mengatakan Kabupaten Sarmi baru saja melaksanakan pemilihan kepala kampung dan juga Bamuskam, sehingga Bimtek tersebut sangat penting untuk dilaksanakan.
Kegiatan Bimtek tersebut diikuti oleh perwakilan dari 90 Kepala Kampung dari 92 Kampung yang ada di Kabupaten Sarmi.
“Yang saat ini hadir perwakilan dari 90 Kampung. Mereka ialah terutama operator yang melaporkan keuangan kampung dan didampingi Kepala Kampung,”bebernya.
Ia berharap dari pelatihan Sikeudes tersebut dan nantinya yang mengikuti pelatihan dapat kembali ke kampunh dan melakukan pembenahan perencanaan sampai pelaporan dan ada perbaikan sistem pelaporan kedepan.
“Memang tugas ini butuh proses dan kerja sama kita bersama. Kita berharap dengan pertemuan seperti ini akan memperbaiki penataan keungan desa, terutama pelaporan keuangan desa,”Pungkasnya.(gin)
