BIAK NUMFOR – Bupati Biak Numfor, Markus O. Mansnembra, mengeluarkan peringatan keras terkait kondisi keuangan daerah saat membuka Forum Kemitraan Pengelolaan Kerjasama Fasilitas Kesehatan di Biak, Kamis (16/10). Bupati secara blak-blakan menyebut bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Biak Numfor terancam mengalami defisit signifikan tahun depan, dan meminta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan TAPD untuk segera bijak dalam menyusun program.
Bupati Markus menjelaskan adanya ketidakseimbangan antara angka APBD yang disahkan dengan kondisi riil di lapangan.
“APBD Biak harus sehat. APBD kita yang diketok Rp 1,5 triliun, tapi sebenarnya APBD kita itu Rp 1,2 triliun. Rp 200 miliar itu adalah akumulasi defisit dari utang-utang. Rp 300 miliar hilang di 2026,” ungkap Bupati, memberikan gambaran serius mengenai beban fiskal yang ditanggung daerah.
Markus O. Mansnembra mengkritik praktik penganggaran di masa lalu yang menjadi akar masalah defisit saat ini, yaitu memaksakan program atau kegiatan yang tidak memiliki sumber dana yang jelas.
“Tidak ada program kegiatan yang tidak ada sumber dana, kita paksa masuk dalam APBD. Pendapatan sudah di bawah, tapi paksakan program di luar skala prioritas. TAPD simulasi angka pendapatan yang tidak ada. Makanya kita defisit anggaran,” tegasnya.
Dampak dari praktik ini, lanjut Bupati, adalah terbayarkannya program dan kegiatan yang tidak memiliki sumber dana jelas dengan menggunakan uang muka dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Otonomi Khusus (Otsus).
“Begitu ketok palu, program dan kegiatan yang berjalan justru kegiatan yang tidak punya sumber dana yang jelas justru dibayarkan, pertanyaan kenapa bisa terbayarkan? Karena pakai DAK, Otsus, uangnya lebih dipakai duluan. Begitu akhir tahun DAK dan Otsus mau jalan, tidak ada uang,” bebernya.
