Sementara itu, Niko Kho, anggota DPRK lainnya, menolak pemotongan dana Otsus dan honor anggota dewan, serta pegawai di Sekretariat Dewan. “DPRK bukan perangkat daerah, jadi jangan serta-merta dipukul rata. Jangan potong dana yang jadi hak rakyat asli Papua,” katanya.
Beberapa anggota juga menyampaikan keprihatinan karena hingga saat ini Tunjangan Hari Raya (THR) belum diterima sepenunya. Mereka bahkan rela pemotongan anggaran dilakukan pada pos perjalanan dinas, namun menolak jika efisiensi menyasar kebutuhan mendesak seperti pembelian aset atau pengadaan tanah.
Rapat ini dihadiri langsung oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRK Biak Numfor, Kepala Inspektur Inspektorat Biak Numfor, Sekda Biak Numfor Zakarias L Mailoa, Kepala BPKAD Biak Numfor Gunadi, S.Sos.,M.Si, dan sejumlah jajaran tim TAPD Biak Numfor. (il/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Sementara itu, Niko Kho, anggota DPRK lainnya, menolak pemotongan dana Otsus dan honor anggota dewan, serta pegawai di Sekretariat Dewan. “DPRK bukan perangkat daerah, jadi jangan serta-merta dipukul rata. Jangan potong dana yang jadi hak rakyat asli Papua,” katanya.
Beberapa anggota juga menyampaikan keprihatinan karena hingga saat ini Tunjangan Hari Raya (THR) belum diterima sepenunya. Mereka bahkan rela pemotongan anggaran dilakukan pada pos perjalanan dinas, namun menolak jika efisiensi menyasar kebutuhan mendesak seperti pembelian aset atau pengadaan tanah.
Rapat ini dihadiri langsung oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRK Biak Numfor, Kepala Inspektur Inspektorat Biak Numfor, Sekda Biak Numfor Zakarias L Mailoa, Kepala BPKAD Biak Numfor Gunadi, S.Sos.,M.Si, dan sejumlah jajaran tim TAPD Biak Numfor. (il/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
